Desak Pemprov Kalbar Genjot Potensi Pendapatan, Heri: Jangan Fokus Kelola Anggaran

PONTIANAK, insidepontianak.com – Anggota DPRD Kalimantan Barat, Fraksi Partai Golkar, Heri Mustamin, mendesak Pemprov Kalbar Kalbar berinovasi meningkatkan pendapatan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Jangan terkesan hanya fokus pada pengelolaan keuangan daerah yang ada saat ini. 

Kritikan Heri Mustamin, bukan tak beralasan. Ia menilai ada banyak potensi Kalbar yang belum tergarap secara maksimal. Padahal, dapat berkontribusi besar dalam peningkatan PAD. Pelabuhan Kijing salah satunya. 

Heri Mustamin mengatakan, Pelabuhan Kijing yang dibangun dengan anggaran fantastis, digadang-gadang menjadi lokomotif ekonomi yang mampu memacu pendapatan daerah Kalbar. Namun, sampai saat ini belum benar-benar optimal. 

"Bahkan, kontribusinya belum jelas terlihat,"kata Heri Mustamin, Sabtu (14/6/2025). 

Heri menilai, tidak berjalan optimalnya kijing  karena masih ada keraguan pemerintah dalam melihat potensi besar pelabuhan tersebut.

Padahal, sejatinya kijing memiliki potensi luar biasa. Dia menjadi gerbang utama ekspor, jika didukung dengan regulasi. Dampaknya, PAD dari Dana Bagi Hasil (DBH).

Namun, saat berkunjung ke kijing berberapa waktu lalu, ia menemukan sejumlah persoalan. Diantaranya belum sepenuhnya terbangun jalan akses. Yang ada saat ini  hanyalah marka jalan (MS). Padahal, Pelabuhan Kijing telah beroperasi sejak tahun 2022

Bahkan, yang membuat miris lagi, saat Komisi IV DPRD ke Kementerian PUPR Jakarta, ternyata belum ada perencana apapun dalam rangka mendorong pelabuhan kijing termanfaatkan secara optimal. "Belum ada," ungkapnya. 

Karena itulah, dia minta Pemprov tidak tinggal diam, melainkan harus terus memperjuangkan pembangunan jalan akses dari berbagai kabupaten dan kota, sehingga semua kegiatan ekspor dapat dipusatkan melalui Pelabuhan Kijing.

Saat ini, Heri mengungkapkan bahwa baru sebagian kecil perusahaan yang menggunakan Pelabuhan Kijing untuk ekspor CPO, sementara sebagian besar lainnya justru membangun dermaga-dermaga kecil sendiri. Hal ini tentu merugikan Kalbar karena pajak ekspor tidak didapatkan, yang pada akhirnya memperkecil DBH.

"Ini tentu harus dikerjakan secara sinergi antara Gubernur dan Wakil Gubernur, serta anggota DPR RI," seru Heri. 

Ia meyakini, jika Pelabuhan Kijing benar-benar dapat menghasilkan pendapatan yang memadai, daerah juga akan terdampak positif dari segi pembangunan, terutama untuk membiayai infrastruktur yang masih banyak tertinggal. Terutama di daerah pedalaman. 

Legislator dapil Kota Pontianak itu juga  sepakat dengan komitmen kuat Wakil Gubernur Kalbar, Krisantus Kurniawan yang ingin seluruh investasi yang ada di Kalbar membawa kemakmuran dan kesejahteraan kepada masyarakat. 

Menurut Heri semangat Wagub harus diapresiasi. Ia mencontohkan ada 1000 perusahaan yang berada si Kalbar, namun kontribusi untuk pembangunan belum jelas. Ia beranda-andai jika 1 perusahan memberi kontribusi Rp1 miliar saja per tahun, maka ada Rp1 triliun potensi pendapatan Kalbar yang bisa bertambah. 

"Namun jika bicara ini perlu regulasi. Makanya harus dicarikan jalan, pemerintah provinsi, anggota DPRD Provinsi dan anggota DPR RI duduk satu meja membuat rumusan kepada pemerintah pusat," pungkasnya (Andi)