17.577 Anak di Ketapang Tidak Sekolah, DPRD Desak Pemerintah Ambil Langkah Nyata

KETAPANG, insidepontianak.com – Dunia pendidikan di Kabupaten Ketapang kembali mendapat sorotan serius. Data terbaru dari Dinas Pendidikan mencatat masih ada 17.577 anak di daerah ini yang tidak sekolah.

Angka tersebut terungkap dalam rapat pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang APBD Perubahan Tahun Anggaran 2025 di Gedung DPRD Ketapang, Senin (25/8/2025).

Kepala Dinas Pendidikan Ketapang, Ucup Supriatna, menegaskan persoalan anak tidak sekolah menjadi prioritas utama pemerintah daerah selain pembangunan ruang kelas baru dan rehabilitasi sekolah.

“Jumlah anak tidak sekolah di Ketapang masih mencapai 17.577 jiwa. Ini angka yang sangat besar dan harus segera ditangani melalui program pendidikan formal maupun nonformal,” jelas Ucup.

Ketua DPRD Ketapang, Achmad Sholeh, menegaskan persoalan ini tidak bisa ditunda lagi. Ia meminta pemerintah daerah memastikan APBD benar-benar digunakan untuk menjamin hak anak memperoleh pendidikan.

“APBD jangan sampai hanya menjadi dokumen formal. Kalau ada 17 ribu lebih anak kita yang tidak sekolah, maka anggaran harus diarahkan untuk mengatasi hal ini. Program yang sudah disahkan harus segera dijalankan tanpa menunggu akhir tahun,” tegas Sholeh.

Sejumlah anggota Badan Anggaran (Banggar) DPRD juga menyoroti kondisi pendidikan di wilayah pedalaman. Minimnya fasilitas dasar seperti rumah guru, meubelair, seragam, perpustakaan, hingga distribusi guru P3K disebut memperparah masalah anak tidak sekolah.

Mereka sepakat penanganan persoalan ini harus menjadi prioritas utama dalam APBD Perubahan 2025. Menurut DPRD, dampaknya sangat besar terhadap masa depan generasi muda Ketapang.

“Kalau pendidikan anak-anak kita terabaikan, maka pembangunan sektor lain tidak akan berarti. Karena itu, 17.577 anak yang tidak sekolah ini harus menjadi fokus utama,” ujar salah satu anggota Banggar.

DPRD berharap melalui APBD Perubahan 2025, pemerintah segera menjalankan program nyata, mulai dari pendataan ulang, penyediaan sekolah alternatif, hingga dukungan langsung bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu. Dengan langkah konkret, jumlah anak tidak sekolah di Ketapang diharapkan bisa ditekan secara signifikan.***