Tanpa Pengawasan Kuat, Koperasi Merah Putih Terancam Gagal

PONTIANAK, insidepontianak.com – Program Koperasi Merah Putih yang digadang-gadang sebagai terobosan Presiden Prabowo Subianto untuk mengangkat ekonomi kerakyatan di tingkat desa dinilai memiliki filosofi yang sangat baik. 

Namun, program ini berpotensi gagal jika tidak diikuti dengan instrumen pengawasan yang kuat dan sistematis.

Pengamat Kebijakan Publik Universitas Panca Bakti Pontianak, Herman Hofi Munawar, menyatakan bahwa Koperasi Merah Putih adalah upaya konkret untuk membangun ekonomi dari tingkat bawah. 

Program ini harus fokus pada kebutuhan riil masyarakat di desa atau kelurahan.

“Filosofisnya sangat bagus sekali, sebuah terobosan dalam pembangunan ekonomi kerakyatan,” ujar Herman, kepada insidepontianak.com, Selasa (5/8/2025). 

Menurutnya, Koperasi Merah Putih harus bersinergi dengan UMKM dan bersentuhan langsung dengan kebutuhan masyarakat, bukan hanya berorientasi pada kepentingan elit. 

Namun, ia mengingatkan bahwa potensi penyelewengan dana sangat besar jika tidak ada pengawasan.

“Kita tahu bagaimana di Bumdes, banyak persoalan yang dihadapi. Terbukti, tidak sedikit kepala desa dan lurah yang menjadi tersangka karena penggunaan anggaran dana yang kurang optimal dan terindikasi korupsi,” tambahnya.

Herman menekankan, pengawasan tidak bisa hanya mengandalkan pengawas internal koperasi. Harus ada pengawasan eksternal yang dilakukan oleh jajaran pemerintah dan masyarakat. Ia menyarankan agar dibentuk tim pengawasan khusus yang permanen, komprehensif, dan holistik.

“Pengawasan harus berjenjang, dari tingkat pusat hingga kabupaten/kota. Harus jelas sistemnya dan orang-orangnya,” kata Herman.

Ia juga menyoroti peran Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) yang harus lebih peduli, tidak hanya sebatas urusan administratif, tetapi juga substansi program.

 Menurutnya, kegagalan dalam membangun sistem pengawasan yang kuat akan menjadi persoalan serius dan menghambat tujuan mulia dari Koperasi Merah Putih.

“Dana Rp3 miliar untuk setiap desa bukanlah jumlah yang sedikit. Tanpa pengawasan yang jelas, dana ini berisiko menjadi masalah,” tutup Herman (Andi)