Krisantus Ingatkan Pemkab-Pemkot Tak Ikut-Ikutan Naikkan PBB, Jangan Buat Kebijakan Memberatkan Rakyat

PONTIANAK, insidepontianak.com – Wakil Gubernur Kalimantan Barat, Krisantus Kurniawan mengingatkan pemerintah darah di 14 kabupaten dan kota, tak Ikut-ikutan menaikkan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) demi meningkatkan pendapatan daerah. 

Sebab kebijakan menaikkan PBB justru hanya menambah beban dan memberatkan masyarakat di tengah ekonomi yang sulit. Dalam situasi ini pemerintah daerah harus bijak dalam membuat kebijakan fiskal. 

“Sekali lagi saya tegaskan, kebijakan yang memberatkan rakyat itu tidak akan Kalbar lakukan. Apalagi PBB, itu jelas akan menambah beban masyarakat,” tegas Krisantus, diwawancarai pada Minggu (24/8/2025).

Menurutnya, upaya meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) bukan dengan cara menambah pungutan pajak yang menyulitkan, tetapi melalui kontribusi nyata para pelaku usaha dan investor yang beroperasi di Kalbar.

“Kita punya ribuan investor, tapi kalau daerah tetap miskin, itu kan aneh. Investasi yang ada harus berdampak pada kesejahteraan rakyat dan menyumbang PAD,” ujarnya.

Krisantus juga mengimbau pemerintah kabupaten dan kota benar-benar mengkaji setiap kebijakan terkait peningkatan PAD yang akan melibatkan masyarakat.

“Rakyat kita sedang susah, jangan ditambah beban dengan kenaikan PBB,” pesannya.

Krisantus menambahkan, Pemprov Kalbar saat ini justru mendorong langkah-langkah yang bisa memperbesar kontribusi sektor usaha. 

Salah satunya dengan mewajibkan kendaraan operasional perusahaan besar, seperti angkutan sawit dan tambang, menggunakan pelat Kalbar serta memindahkan NPWP ke Kalbar agar berdampak langsung pada PAD.

“Ini bentuk kontribusi yang seharusnya tidak diabaikan oleh para pelaku usaha. Jadi, pembangunan daerah tetap berjalan tanpa harus membebani rakyat kecil,” pungkasnya.***