DPRD Kalbar Tegaskan Komitmen Perjuangkan Pemerataan Pembangunan, Janji Kawal Aspirasi Mahasiswa ke DPR RI

PONTIANAK, insidepontianak.com – DPRD Kalimantan Barat memberikan apresiasi atas aksi demonstrasi mahasiswa yang berlangsung dua hari terakhir kemarin. 

Aspirasi yang disuarakan mahasiswa dinilai sebagai bentuk kepedulian terhadap kondisi bangsa, sekaligus kritik konstruktif untuk memperbaiki kebijakan.

DPRD mencatat sedikitnya ada enam poin tuntutan mahasiswa disampaikan langsung kepada Ketua Fraksi PAN, Zulfydar Zaidar Mochtar, Anggota DPRD Kalbar, Neneng dan Maskur. 

Pertama, menolak kenaikan tunjangan DPR RI di tengah kesenjangan ekonomi rakyat. 

Kedua, mendesak kenaikan gaji tenaga pendidik atau guru. 

Ketiga, mendorong DPR RI dan pemerintah segera mengesahkan RUU Perampasan Aset. 

Keempat, menuntut pemerataan pembangunan infrastruktur di Kalbar. 

Kelima, memberikan kepastian hukum terkait aktivitas pertambangan tanpa izin (PETI) agar tidak merugikan masyarakat. 

Keenam, meminta aparat lebih humanis dalam menangani aksi penyampaian pendapat.

Zulfydar Zaidar Mochtar mengapresiasi kepedulian mahasiswa dalam mendorong pemerataan pembangunan daerah. Kritik dan tuntutan yang disampaikan dinilai sebagai fungsi kontrol sosial dan sangat diperlukan untuk memastikan jalannya pembangunan yang adil dan merata.

"DPRD Kalbar menegaskan akan meneruskan aspirasi tersebut kepada DPR RI," kata Zulfydar . 

Sebab, kewenangan merealisasikan aspirasi tersebut berada di DPR RI. Misalnya saja, soal RUU Perampasan Aset dan kenaikan tunjangan DPR. Zulfydar juga menegaskan, tidak ada kenaikan tunjangan bagi anggota DPRD provinsi maupun kabupaten dan kota. 

"Bahkan kita efisiensi," ujarnya. 

Meski efisensi, Zulfydar mengklaim, DPRD Kalbar terus bekerja menjawab harapan masyarakat. Ia pun memasrikan, Fraksi PAN sangan sejalan dengan mahasiswa dalam mendorong pemerataan pembangunan. 

"Karena itu kita sedang berjuang agar dana bagi hasil bumi bisa dipakai diperbesar, untuk pembangunan. Ini yang sedang kita perjuangkan," ungkapnya. 

Zulfydar juga menyoroti minimnya dampak positif kekayaan SDA Kalbar terhadap kesejahteraan masyarakat. Eksploitasi tambang emas, bauksit, dan perkebukan tak memberikan hasil signifikan bagi daerah. 

"Zaman kayu habis kayu ditebang, zaman karet, tidak juga mendapatkan hasil yang baik. Sekarang sawit, bauksit, dan tambang, kita dapatkan apa?" tanya Zulfydar, menyiratkan kekecewaan mendalam.

Karenanya, wakil rakyat dapil Kota Pontianak ini menilai wajar mahasiswa kecewa. Menurutnya, pemerintah harusnya lebih memberikan porsi besar bagi daerah dari dana bagi hasil pajak sumber daya alam yang telah dieksploitasi. 

Kalbar sebagai daerah penghasil sawit terbesar kedua dan berkontribusi besar bagi pendapatan negara, harusnya mendapat bagi hasil pajak yang lebih besar. 

"Makanya pemerintah pusat harus mendengar dan memperhatikan aspirasi mahasiswa soal ketimpangan pembangunan ini," ungkapnya. 

Anggota DPRD Kalbar, dapil Singkawang-Bengkayang, Neneng mengaku senang mendengar enam aspirasi mahasiswa. Sebab, tugas DPRD adalah menyerap masukan. 

"Kami mendukung penyampaian aspirasi mahasiswa. Ini tentu akan kita sampaikan ke Ketua DPRD Kalbar dan diteruskan ke DPR RI," tegasnya. 

Neneng juga menyoroti beberapa isu daerah yang turut menjadi tuntutan mahasiswa. Misalnya penertiban tsmbang mess ilegal atau PETI. 

Menurut Neneng, persoalan PETI ibarat bom waktu. Konflik penertiban ini bukan hanya terjadi di Bengkayang, tapi juga berpotensi terjadi di daerah lain di Kalbar. 

"Kita mendorong agar Pemda menyiapkan alternatif pekerjaan bagi masyarakat," sarannya. 

Ia juga mendorong agar pemerintah pusat mengeluarkan izin wilayah pertambangan rakyat. Supapaya masyarakat bisa menambang emas secara legak dan dampak lingkungannya bisa dikendalikan. 

Sementara itu, Maskur, anggota DPRD dapil Sambas mengajak peran serta mahasiswa untuk terus menggelorakan semangat mengawal pembangunan. Baginya, persoalan ketimpangan tak akan selesai, jika tak ada inovasi dalam menggali potensi pendapatan daerah.

"Makanya, kita di DPRD terus mendorong agar ada peningkatan pendapatan daerah khususnya dari DBH. Kalau pendapatan kita meningkat otomatis ada banyak pembangunan yang dapat dilakukan," kata Legislator PAN Kalbar. 

Problemnya saat ini, Kalbar yang kaya sumber daya alam, seperti tambang bauksit, tambang emas, dan perkebunan terluas, hasilnya lebih banyak diambil pemerintah pusat. 

" Kita jauh dari kata makmur. Makanya kita terus berjuang agar dana bagi hasil bisa meningkat dan masuk ke Kalbar," pungkasnya.***

Penulis : Andi Ridwansyah
Editor : Abdul Halikurrahman