Aliansi Mahasiswa Kalbar Menggugat Tuntut Keadilan Pembangunan, dan Buka Lapangan Kerja

PONTIANAK, insidepontianak.com - Aksi demonstrasi menyuarakan ketidak adilan pembangunan kembali disuarakan mahasiswa dari Aliansi Mahasiswa Menggugat di depan Gedung DPRD Kalbar, Kamis (29/8). 

Aksi ini terdiri dari organisi GMNI, BEM UPGRI, BEM Oso, dan BEM Se-Kalimantan Barat. 

Meski isu kenaikan tunjangan DPR RI telah dibatalkan, mereka menyarankan berbagai isu daerah. Diantaranya ketidak adilan pemerintah dalam dana bagi hasil.

Ketua BEM se-Kalimantan Barat, sekaligus Wakil Ketua GMNI Kalbar, Sisilius Rami menegaskan bahwa aksi ini bertujuan menangih janji DPRD menyampaikan aspirasi masyarakat. 

Aksi ini juga untuk menuntut keadilan terkait berbagai isu strategis daerah, bukan sekadar tunjangan DPR. 

Ia mengapresiasi sudah adanya respon dari pemerintah berbagai tuntutan mereka. Namun, dia ingin mendengar sikap dari Ketua DPRD. 

. “Kami ingin mendengar langsung hasil dari tuntutan yang kami sampaikan kepada Ketua DPRD,” tegasnya.

Rami menyatakan, salah satu tujuan utama demonstrasi ini adalah untuk mendapatkan tanggapan langsung dari Ketua DPRD Kalbar mengenai tuntutan mereka

Rami menyoroti isu optimalisasi pendapatan daerah. Ia menilai bahwa percepatan pembangunan di Kalimantan Barat berjalan lambat, padahal provinsi ini memiliki potensi sumber daya alam yang melimpah, seperti perkebunan, bauksit, dan emas. Namun, ia menganggap dana bagi hasil (DBH) yang diterima Kalimantan Barat tidak proporsional.

“Kami mendorong agar Pelabuhan Kijing segera dioptimalkan. Dengan begitu, dana bagi hasil untuk daerah bisa meningkat, dan pembangunan di Kalbar bisa lebih cepat,” ujar Rami saat berdialog dengan ketua DPRD Kalbar, Aloysius dan Gubernur Kalbar, Ria Norsan beserta Kapolda Kalbar. 

Selain isu ekonomi, Wakil Ketua GMNI ini juga menuntut perhatian terhadap Peraturan Daerah (Perda) tentang pembukaan lahan dua hektare berbasis kearifan lokal. 

Rami menyayangkan Perda ini terkesan tidak dipandang oleh Menteri Lingkungan Hidup dengan pernyataan yang terkesan mengabaikan perda kearifan lokal. 

“Perda ini adalah bagian dari budaya masyarakat, khususnya masyarakat adat. Kami tidak ingin ada pencabutan Perda tersebut,” tegasnya. 

Ia menekankan pentingnya pengakuan dan perlindungan terhadap kearifan lokal masyarakat adat. Sebab, merupakan budaya yang turun temurun. 

Rami juga menuntut agar tidak ada lagi sikap represif dari aparat dalam menghadapi aksi demonstrasi. Ia mengingatkan agar peristiwa serupa yang terjadi di daerah lain tidak terulang kembali di Kalimantan Barat.

"Kami menyelesaikan sikap represif aparat," ungkapnya. 

“Kami tidak ingin ada tumpah darah dalam setiap aksi demonstrasi. Kami menuntut keadilan, dan itu harus disampaikan dengan damai dan tanpa kekerasan,” pungkasnya. 

Salah satu peserta aksi lain, juga mempertanyakan kenapa aparat melakukan tindak represif membawa pentungan dna mengeluarkan gas air mata. Akibatnya banyak yang menjadi korban. 

Disisi lain, mereka juga mengkritik satgas PKH yang seharusnya dievaluasi karena mematok tanah warga yang sudah sekian lama digunakan masyarakat untuk bertanam. 

"Jangan sampai satgas PKH hadir tidak mempertimbangkan faktor sosial. Lalu pemerataan sarana pendidikan di Kalbar," ungkapnya. 

Ia juga menyoroti sikap pemerintah yang abai. Seharusnya pemerintah cepat tanggap merespon keresahan masyarakat. 

"Seharusnya keresahan masyarakat dijawab. Kita juga menyesallan setelah ada pembakaran baru pemerintah bersikap," ungkapnya. 

Ketua HMI Cabang Pontianak, Abi Raihan mengatakan, kedatangan mahasiswa ke DPRD membawa keresahan masyarakat. Sebab, di saat masyarakat susah, DPR malah menambah tunjangan rumah dinas sebesar Rp50 juta. 

" Kita minta pecat anggota DPR yang menghina rakyat dan tetapkan kpi (key performance indicator) untuk anggota DPR serta lakukan Evaluasi berkala bagi yang tidak bekerja optimal," ungkapnya. 

Disampaing itu, dia juga minta agar  uu perampasan aset segera disahkan. " Kenapa DPR tidak mau sahkan ini?, takut miskin? "ungkapnya. 

Disamping itu, HMI juga menolak segala 
 bentuk kenaikan pajak dan mendesak memberlakukan PPH21 Bagi seluruh anggota DPR." Kita juga minta janji 19 kita lapangan kerja ditunaikan, "pungkasnya (Andi).