Pendapatan Daerah Pontianak Stagnan, Wali Kota Edi: Imbas Kebijakan Pusat

15 Oktober 2025 16:16 WIB
Wali Kota Pontianak, Edi Rusdi Kamtono. (Istimewa)

PONTIANAK, insidepontianak.com - Wali Kota Pontianak, Edi Rusdi Kamtono, menyebut pendapatan asli daerah (PAD) Kota Pontianak dari sektor pajak dan retribusi tertahan imbas sejumlah kebijakan pemerintah pusat. 

Walau PAD tahun ini yang ditargetkan mencapai Rp860 miliar tercapai dengan kontribusi terbesar masih berasal dari sektor pajak dan retribusi daerah. 

Namun, ia menilai sejumlah kebijakan pemerintah pusat membuat ruang fiskal kota menjadi semakin terbatas.

“PAD murni kita andalannya dari pajak dan retribusi. Tahun ini targetnya sekitar Rp860 miliar dan rata-rata tercapai,"ungkapnya. 

Edi menjelaskan pajak yang potensial disumbangkan rumah makan, restoran, PPJU, sampai Bea Peralihan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB). 

Edi menjelaskan, penerimaan dari Pajak Penerangan Jalan Umum (PPJU) dan BPHTB mencapai sekitar Rp98 miliar per tahun. Namun, kebijakan pemerintah pusat yang menghapus atau menurunkan beberapa jenis pajak daerah membuat pendapatan kota ikut tergerus.

“Sekarang BPHTB mau dikurangi atau dihapuskan, bahkan PBB diminta direndahkan NJOP diturunkan. Pajak Bangunan Gedung (PBG) yang dulu IMB malah digratiskan supaya orang yang membangun mudah. Jadi, pendapatan kita otomatis berkurang,” jelasnya.

Selain itu, perubahan Undang-Undang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (UU HKPD) juga menurunkan porsi pajak parkir yang sebelumnya 20 persen menjadi hanya 10 persen. 

Edi mencontohkan, potensi parkir di pusat perbelanjaan besar seperti Mega Mall sangat tinggi, namun pendapatan untuk kota justru kecil.

“Kita naikkan retribusi parkir jadi Rp2.000 sampai Rp3.000 per jam, tapi kita hanya dapat 10 persen. Dulu bisa 20 persen. Bisa bayangkan berapa besar pendapatan pengelolanya, bisa miliaran per bulan,” katanya.

Ia juga menyoroti hilangnya potensi pajak dari rumah kos yang menyebabkan pemerintah tudak dapat apa-apa. Padahal, aktivitas ekonomi dari usaha tersebut menambah beban pengelolaan kota seperti sampah dan limbah.

"Rumah kos banyak, tapi pajaknya dihapus. Padahal dari situ timbul beban sampah, air limbah, dan kita butuh dana untuk menanganinya,” tegasnya.

Meski menghadapi tantangan fiskal, Edi bersyukur geliat ekonomi di daerah berdampak ke Kota Pontianak. Sebab, rata-rata orang luar berbelanja di Pontianak. 

Ia mencontohkan, ada lebih dari 45 ribu pelajar dan mahasiswa dari kabupaten di Kalimantan Barat kini menimba ilmu di Pontianak. Orang tuanya misalnya pengusaha kratom, datang ke Pontianak menginap di hotel dan makan di berbagai tempat yang berkontribusi bagi pendapatan. 

"Jadi ekonomi bergerak karena itu," jelasnya. 

Pemerintah Kota Pontianak pun terus berupaya menciptakan lingkungan kota yang nyaman dan menarik bagi warga maupun pendatang, salah satunya melalui pengembangan ruang terbuka hijau dan kegiatan publik seperti car free day. 

“Kota ini harus nyaman dan hidup. Lihat saja car free day, banyak yang datang dari luar daerah hanya untuk jalan pagi dan berfoto. Itu bukti ekonomi kota tetap bergerak,” tutupnya (Andi)


Penulis : Dina Wradoyo
Editor : -

Leave a comment

Ok

Berita Populer

Seputar Kalbar