Suib Dorong Hidupkan Kembali Program Imbal Swadaya Percepat Pembangunan Infrastruktur Daerah

PONTIANAK, insidepontianak.com - Anggota DPRD Provinsi Kalimantan Barat dari dapil Kubu Raya Mempawah, Suib, menyoroti persoalan mendasar yang masih membelit masyarakat daerah.

Kata dia, ini bisa dilihat dari melemahnya ketahanan pangan akibat alih fungsi lahan, terbatasnya infrastruktur, hingga minimnya fasilitas pendidikan di pedesaan yang dinilai belum tersentuh pembangunan secara merata.

Persoalan masyarakat tersebut, dilihat anggota DPRD Kalbar saat reses beberapa waktu lalu. 

Legislator dari Partai Hanura itu mengatakan, persoalan ketahanan pangan kini semakin kompleks. Penyebabnya, karena banyak lahan pertanian dan perkebunan telah beralih fungsi menjadi perumahan dan kebun sawit.

“Dulu banyak areal pertanian dan kebun rakyat, tapi sekarang banyak yang sudah berubah jadi sawit dan perumahan ,” ujar Suib, Senin (27/10).

Selain itu, persoalan lainya adalah infrastruktur dasar masih menjadi kebutuhan utama dan keluhan terbesar masyarakat. Utamanya di wilayah pedalaman dan desa-desa di Kubu Raya dan Mempawah.

 Namun, pemerintah tidak dapat berbuat banyak. Keterbatasan anggaran dan pemangkasan dana dari pemerintah pusat membuat penyelesaian infrastruktur menjadi semakin sulit dilakukan. 

“Saya tidak tahu bagaimana konteksnya pemerintah bisa menyelesaikan infrastruktur sampai ke pelosok desa dengan kondisi anggaran yang makin terbatas. Karena itu, saya mengusulkan kepada kepala daerah agar menghidupkan kembali program Imbal Swadaya,” jelasnya.

Program Imbal Swadaya, kata Suib, merupakan bentuk kerja sama antara pemerintah dan masyarakat dalam pembangunan infrastruktur. 

Adapun pemerintah menyediakan anggaran dasar, sementara pelaksanaannya dilakukan secara gotong royong oleh warga.

“Imbal Swadaya ini dulu terbukti efektif. Program ini menghidupkan kembali semangat gotong royong, semangat kebersamaan di tengah masyarakat. Jadi tidak semua pembangunan harus bergantung pada proyek besar,” terangnya.

Ia menilai, jika semangat gotong royong tidak kembali dibangun, masyarakat akan semakin terjebak dalam pola pikir pragmatis, yang hanya menunggu bantuan tanpa berinisiatif untuk ikut membangun.

Selain persoalan pangan dan infrastruktur, Suib juga menyoroti kesenjangan kualitas pendidikan di pedesaan, terutama dari sisi fasilitas penunjang seperti komputer dan laboratorium.

“Dari bangunan, peralatan, sampai laboratorium, semua masih minim. Padahal anak-anak di desa juga punya hak untuk mendapatkan pendidikan yang layak,” ujarnya.

Suib mendorong pemerintah daerah agar berinovasi dalam membangun infrastruktur dan fasilitas pendidikan. Terlebih lagi dengan adanya pemangkasan anggaran sebesar Rp522 miliar oleh pemerintah pusat. 

“Kita dorong pemerintah daerah untuk mencari cara baru. Bangun infrastruktur yang murah tapi tetap berkualitas. Karena kalau hanya mengandalkan anggaran yang ada sekarang, pembangunan akan berjalan sangat lambat,” pungkasnya. (Andi)