Catatan Mahasiswa Kalbar Setahun Pemerintahan Prabowo–Gibran

PONTIANAK, insidepontianak.com – Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto-Gibran, genap setahun. Mahasiswa Kalimantan Barat pun tak luput memberikan catatan penting.

Program ketahanan pangan yang digaungkan, belum signifikan dampaknya terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat bawah. 

Sedangkan program unggulan Makan Bergizi Gratis (MBG), masih menuai banyak masalah teknis. Perlu pembenahan serius. Reformasi birokrasi juga belum sepenuhnya berjalan.

Catatan itu muncul dalam diskusi publik bertajuk: “Menyambut Satu Tahun Pemerintahan Prabowo–Gibran: Kebijakan, Harapan, dan Dukungan Kaum Muda.”

Kegiatan itu digelar Gabungan Mahasiswa Kalbar di Kopi Tiam ½, Jalan Sepakat 2, Pontianak, Senin (27/10/2025) malam.

Tiga narasumber menyampaikan evaluasi tajam, Mereka adalah Ketua DPD KNPI Pontianak Zean Novrian, Aktivis Demokrasi, Muhammad Khairuddin, dan Dai IKADI Kalbar, Syaiful.

Zean menilai, arah kebijakan Presiden Prabowo dalam memperkuat fondasi ekonomi nasional cukup terlihat, terutama di sektor pangan. Namun tetap perlu evaluasi menyeluruh.

“Ada kemajuan di produksi beras dan jagung. Tapi, apakah masyarakat bawah sudah merasakan dampaknya?” ujarnya.

Zean juga menyoroti program Makan Bergizi Gratis (MBG). Ia menyebut program itu bagus. Tapi realisasinya belum maksimal.

Sedangkan aktivis demokrasi Muhammad Khairuddin menyoroti dorongan besar pemerintah pada investasi dan penciptaan lapangan kerja.

Ia mengingatkan agar keberhasilan makro tidak menutupi persoalan di akar rumput. Artinya, masih banyak persoalan mendasar yang harus jadi perhatian.

“Investasi besar tidak otomatis menghapus pengangguran daerah. Tantangan pemerintah adalah pemerataan, bukan sekadar pertumbuhan,” katanya.

Ia juga menyinggung reformasi birokrasi yang diklaim lebih efisien. Menurutnya, fakta di lapangan masih banyak praktik lama dalam pelayanan publik.

“Transparansi digaungkan, tapi belum sepenuhnya terasa. Publik menunggu hasil nyata, bukan sekadar slogan,” tegasnya.

Sementara itu, Syaiful dari IKADI Kalbar menilai hilirisasi industri dan digitalisasi ekonomi sebagai langkah penting menuju kemandirian nasional.

Namun, ia menekankan pentingnya pelibatan generasi muda agar manfaatnya tidak hanya dinikmati korporasi besar.

“Hilirisasi jangan cuma jadi jargon elite. Anak muda harus dilibatkan. Agar transformasi digital benar-benar membuka peluang,” ujarnya.

Menurut Syaiful, apresiasi terhadap pemerintah itu wajar. Tapi kontrol publik tak boleh mati, agar pemerintahan ini berjalan seimbang.

“Kritik adalah bentuk cinta pada negeri. Pemerintah butuh dukungan, tapi juga harus terus diingatkan agar tetap berpihak pada rakyat,” pungkasnya.***