DPRD Pontianak Tegaskan APBD 2026 Harus Menyentuh Kebutuhan Masyarakat

PONTIANAK, insidepontianak.com — DPRD Kota Pontianak menegaskan, APBD 2026 harus benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat. Bukan sekadar angka di atas kertas.

Badan Anggaran bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Kota Pontianak pun telah menjadwalkan pembahasan Raperda APBD 2026 pada 10–19 November.

“Laporan Banggar akan disampaikan tanggal 20,” kata Wakil Ketua DPRD Kota Pontianak, Bebby Nailufa, Rabu (5/11/2025).

Ia memastikan, Banggar akan mengawal penuh proses pembahasan, agar program-program yang disetujui berdampak nyata di lapangan.

Sementara itu, Wali Kota Pontianak, Edi Rusdi Kamtono, telah menanggapi pandangan umum fraksi-fraksi DPRD dalam rapat paripurna ke-6.

Ia mengapresiasi kritik dan masukan dari semua fraksi sebagai bahan penting untuk memperkuat arah kebijakan pembangunan.

“Pandangan fraksi mencerminkan komitmen bersama untuk meningkatkan efektivitas anggaran dan kesejahteraan warga,” ujarnya.

Menanggapi Fraksi PDI Perjuangan, Edi Kamtono sepakat perlunya evaluasi terhadap perangkat daerah yang memiliki serapan anggaran rendah.

Ia menegaskan, penempatan ASN dilakukan berdasarkan analisis jabatan dan beban kerja yang sesuai standar kompetensi.

“Pemkot terus meningkatkan kapasitas ASN agar pelayanan publik makin profesional,” katanya.

Menjawab pandangan Fraksi PKS, ia juga menegaskan komitmen efisiensi belanja daerah yang fokus pada kepentingan publik.

Pemkot, katanya, memperkuat sinergi dunia pendidikan dan usaha melalui program magang, job fair, dan campus hiring.

Selain itu, pemeliharaan pohon di jalan raya, normalisasi parit, dan kegiatan gotong royong terus digiatkan.

“Penataan kabel internet juga dilakukan bersama APJII. Agar kota lebih rapi dan aman,” ujarnya.

Kepada Fraksi Gerindra dan NasDem, Edi Kamtono menjelaskan upaya peningkatan pendapatan asli daerah (PAD).

Pemkot telah membentuk Tim Optimalisasi PAD lintas OPD dan meluncurkan Pajak Award bagi wajib pajak patuh.

Dalam rancangan APBD 2026, pemerintah tetap memprioritaskan belanja wajib: 20 persen untuk pendidikan dan 40 persen untuk infrastruktur publik.

“Kami juga membuka ruang pembiayaan kreatif lewat skema KPBU untuk menarik investasi,” tambahnya.

Menjawab Fraksi Golkar, Edi Kamtono menyebut penguatan fiskal dan pengelolaan aset menjadi prioritas.

Pemkot melakukan inventarisasi, digitalisasi, dan optimalisasi aset menganggur agar memberi nilai tambah bagi PAD.

Kepada Fraksi PKB, ia menegaskan fokus pada peningkatan layanan kesehatan dan pendidikan.
“Pemerintah menyiapkan pembangunan fasilitas kesehatan baru dan memperluas layanan melalui dana hibah,” ujarnya.

Sektor pendidikan juga diperkuat lewat pembangunan sekolah baru, rehabilitasi ruang belajar, dan penyediaan sarana TIK.

Kepada Fraksi Demokrat, Edi Kamtono memaparkan program prioritas seperti penanganan banjir, pembangunan drainase lingkungan, serta pengembangan transportasi publik yang aman dan layak.

“Pemkot juga memperluas kepesertaan BPJS, bantuan sosial, dan layanan bagi penyandang disabilitas,” tambahnya.

Pemkot turut memperkuat pengelolaan sampah berbasis masyarakat melalui pembangunan TPS3R, bank sampah, dan pelatihan pengelolaan limbah.

 “Dengan dukungan DPRD dan partisipasi warga, kami optimistis APBD 2026 bisa dijalankan secara efektif, efisien, dan tepat sasaran,” pungkasnya.***