Warga Putussibau Serbu Pasar Murah Gas LPG Subsidi, Banyak Tak Kebagian!

KAPUAS HULU, insidepontianak.com - Warga Kota Putussibau dan sekitarnya berbondong-bondong mendatangi lokasi Pasar Murah LPG Subsidi 3 kilogram yang diselenggarakan oleh Pemda Kapuas Hulu bersama Pertamina Sintang, di Taman Alun Waterfront Siluk Putussibau, Jum'at pagi (9/01/2026). 

Pantauan Insidepontianak di lapangan, banyak warga yang tidak kebagian tabung LPG 3 kilogram tersebut, pasalnya saat operasi pasar murah hanya tersedia 560 tabung gas melon dengan harga Rp24 ribu per tabung. 

Martina salah satu warga Putussibau yang ikut antre di lokasi mengaku tidak kebagian dan terpaksa pulang tanpa membawa tukaran tabung isi 3 kilogram. 

"Saya agak awal tadi datang, tapi memang banyak masyarakat sudah kumpul disini," katanya. 

Martina mengaku kesulitan mendapatkan LPG 3 kilogram di warung-warung, bahkan antre di pangkalan pun cepat habis. 

"Udahlah langka harga mahal Pak, saya pernah beli seharga Rp50 ribu per tabung, mau tidak mau saya beli, dari pada ndak bisa masak," tuturnya. 

Sementara itu, Kepala Bagian Perekonomian, Administrasi Pembangunan dan Sumber Daya Alam Sekretariat Daerah Kapuas Hulu, Budi Prasetyo mengatakan Operasi pasar murah LPG 3 kilogram dilakukan sebagai upaya mengatasi kelangkaan dan menstabilkan harga di pasaran. 

Budi mengaku memang masih banyak warga yang tidak kebagian saat operasi pasar murah, akan tetapi Operasi pasar murah akan kembali dilakukan Sabtu (10/01/2026) besok di dua titik secara bersamaan. 

"Besok kita gelar pasar murah lagi, di Waterfront Siluk dan di depan Mini Market Pelangi Kedamin," jelasnya. 

Selain itu, Budi juga mengatakan Pemda sudah mengusulkan ke Pertamina untuk bersama-sama melakukan Operasi pasar murah LPG subsidi secara rutin untuk beberapa hari ke depan. 

"Kemungkinan dalam minggu depan akan ada lagi operasi pasar murah khusus LPG subsidi," kata Budi. 

Dia berharap dengan adanya Operasi pasar murah LPG subsidi dapat membantu meringankan beban masyarakat, serta menstabilkan harga yang selama ini dikeluhkan masyarakat. 

Terkait pengawasan pendistribusian LPG Subsidi, Budi mengaku rutin mengawasi pangkalan, hanya saja ada indikasi permainan harga di tingkat pengecer sehingga jauh melampaui dari harga eceran tertinggi (HET) yang telah ditetapkan. 

"Kita tidak ada kewenangan mengatur HET di pengecer, namun pengawasan seharusnya ada di aparat penegak hukum," pungkasnya. (*)