Dinilai Gagal Total, KMKS Usulkan DPRD Sambas Dibubarkan

SAMBAS, insidepontianak.com - Komite Mahasiswa Kabupaten Sambas (KMKS) mengusulkan pembubaran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Sambas, Kamis (22/5/2025). 

Usulan ini muncul sebagai bentuk ketidakpuasan KMKS terhadap kinerja DPRD yang dinilai gagal menjalankan tugas dan fungsinya sebagai lembaga pengawas pemerintahan daerah.

KMKS menilai, DPRD Kabupaten Sambas saat ini tidak lagi berfungsi sebagai institusi pengawasan yang efektif, melainkan hanya menjadi simbol formal dalam struktur pemerintahan tanpa kontribusi nyata bagi masyarakat. Lembaga ini dinilai lalai dalam menjalankan fungsi pengawasan terhadap penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), yang sejatinya merupakan tanggung jawab konstitusional mereka sebagai wakil rakyat.

Kepala Bidang Internal KMKS, Azwar Abu Bakar, menyatakan bahwa usulan pembubaran ini bukan sekadar aksi protes, tetapi refleksi dari kekecewaan mendalam atas ketidakberdayaan DPRD dalam menjalankan perannya.

“Ketika DPRD gagal total dalam mengawasi penggunaan APBD, maka eksistensinya layak dipertanyakan. Ini bukan hanya soal performa, tapi soal integritas lembaga,” tegas Azwar.

Ia juga merujuk pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 yang menegaskan bahwa DPRD kabupaten memiliki fungsi pengawasan, termasuk terhadap peraturan daerah (perda) dan APBD. Sayangnya, fungsi ini dinilai tidak dijalankan dengan maksimal oleh DPRD Sambas.

“DPRD seharusnya menjadi garda terdepan dalam memastikan transparansi dan akuntabilitas pemerintahan daerah. Namun kenyataannya, lembaga ini justru menjadi beban anggaran tanpa memberikan manfaat yang sepadan bagi rakyat,” tambahnya.

Ia menyatakan bahwa pembubaran DPRD Kabupaten Sambas adalah langkah awal untuk mengevaluasi dan mereformasi sistem legislatif daerah. Langkah ini, menurut mereka, merupakan upaya membangun kembali kepercayaan publik terhadap institusi yang seharusnya menjadi representasi rakyat.

“Kami menyerukan kepada seluruh elemen masyarakat untuk mendukung langkah ini demi terciptanya pemerintahan daerah yang bersih, transparan, dan benar-benar berpihak kepada rakyat,” tutup Azwar. (NIA)