Bupati Satono Sentil Kades Yang Absen Rapat Inpres Pengelolaan Jagung

SAMBAS, insidepontianak.com – Bupati Sambas, Satono, menyayangkan absennya sejumlah kepala desa dalam rapat Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 10 Tahun 2025 tentang Pengadaan dan Pengelolaan Jagung yang digelar di Aula Kantor Bupati Sambas, Senin (30/6/2025).

Dalam arahannya, Bupati Satono menegaskan bahwa regulasi mengenai pengelolaan dana desa untuk sektor pangan sudah sangat jelas. Ia menyebutkan adanya Permenkeu, Permendes, regulasi dari Kemendes, Peraturan Bupati, hingga Surat Edaran Bupati Sambas sebagai dasar hukum yang mengikat seluruh kepala desa.

"Artinya pada tataran regulasi, seluruh kepala desa di Kabupaten Sambas sudah clear and click. Apalagi hadir juga Kapolres, Kajari, dan Dandim. Ini bentuk keseriusan," ujar Bupati Satono.

Ia mengingatkan bahwa 20 persen dari alokasi dana desa wajib digunakan untuk ketahanan pangan, sesuai arahan pemerintah pusat. Hal itu juga ditegaskan saat Rakor di Mapolda Kalbar yang ia hadiri bersama Kapolres Sambas.

"Karena Sambas ini sudah terbukti sebagai lumbung padi dan beras. Tahun 2024 kita bahkan surplus beras. Maka hari ini harus ada output yang konkret," tegasnya.

Satono meminta seluruh kepala desa melaporkan penggunaan 20 persen dana desa untuk sektor pangan, termasuk rincian penggunaannya untuk komoditas seperti padi, jagung, ubi, dan cabai.

"Nanti akan saya laporkan langsung ke Presiden. Desa yang tidak melaksanakan Inpres ini akan saya laporkan juga, sebagaimana kita laporkan koperasi Desa Merah Putih dulu dan Presiden membalas suratnya, menyampaikan terima kasih atas dedikasi luar biasa dari para kades Sambas," ungkapnya.

Di akhir arahannya, Satono menegaskan bahwa ketidakhadiran para kepala desa dalam rapat tersebut mencerminkan kurangnya keseriusan dalam menjalankan amanah.

"Padahal ini menyangkut instruksi langsung Presiden. Saya undang Bapak Ibu semua untuk hadir karena ini soal keseriusan. Kita wajib melaksanakan perintah dari pimpinan kita," tandasnya. (NIA)