Krisantus Meradang, Raksasa Sawit-Tambang Abai Nasib Pengangguran di Kalbar

PONTIANAK, insidepontianak.com - Wakil Gubernur Kalimantan Barat, Krisantus meradang karena minimnya partisipasi perusahaan sawit dan tambang mengikuti kegiatan Fest Job Fair yang digelar Disnakertans Kalbar di PCC Pontianak, Rabu (21/5/2025).

Pasalnya, dari sekian banyak perusahaan sawit yang beroperasi di Kalbar, hanya satu yang mengiktui program bursa kerja ini. Sementara perusahaan tambang tak sama sekali berkontribusi.

Kekecewaan Krisantus bukan sekadar keluhan biasa. Melainkan cerminan persoalan fundamental yang lebih besar: kesenjangan janji investasi yang tak berbanding lurus dengan kesempatan kerja bagi masyarakat lokal.

"Padahal, keterampilan warga kita tidak kalah dengan provinsi lain. Harusnya seluruh perusahaan yang ada memberikan juga kesempatan yang sama untuk warga kita," ucap Kerisantus dengan nada keras.

Kalimantan Barat sendiri dikenal sebagai provinsi dengan kekayaan alam melimpah, khususnya di sektor perkebunan sawit dan pertambangan. Melansir laman GAPKI Kalbar, tercatat jumlah perushaan sawit mencapai 368. 

Kehadiran investasi di kedua sektor ini seringkali digadang-gadang sebagai lokomotif pertumbuhan ekonomi dan penciptaan lapangan kerja. 

Namun, realita di lapangan menunjukkan sebaliknya. Ketidakhadiran sebagian besar perusahaan sawit dan tambang dalam ajang bursa kerja ini menjadi ironi yang menyayat hati.

"Inikan mereka tidak ada Fest Job Fair ini,” kesal Krisantus. 

Ia lantas menyebutkan filosofi "di mana langit dijunjung, langit dipijak" supaya dipegang teguh oleh raksasa sawit dan tambang. 

Artinya, perusahaan-perusahaan itu jangan sekedar mengeruk hasil bumi, tapi juga mesti menyejahterakan pribumi. 

Badai PHK Ancaman Nyata

Kekecewaan Wagub Krisantus semakin relevan mengingat data Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Kalbar yang terus meningkat, mencapai 4,20 persen menurut BPS di tahun 2025. 

Prediksi Konfederasi Serikat Buruh Seluruh Indonesia (KSBSI) Kalbar mengenai lonjakan angka pengangguran di tahun 2025 akibat gulung tikarnya beberapa perusahaan dan dampak efisiensi anggaran, menambah urgensi permasalahan ini.

Kasus-kasus seperti PHK massal di PT Erna Djuliawati (8.000 karyawan), PT Duta Palma (2.000 karyawan), hingga penutupan operasional RS ProMedika Pontianak (111 pekerja di-PHK dan belum menerima pesangon), menunjukkan bahwa krisis ketenagakerjaan bukan lagi ancaman, Tapi sudah menjadi realita yang sedang dihadapi masyarakat Kalbar. 

Pengurangan jam kerja di sektor perhotelan juga menjadi indikator awal dari dampak efisiensi anggaran yang merembet ke berbagai sektor.

Fenomena ini menegaskan bahwa persoalan pengangguran di Kalimantan Barat bukanlah masalah parsial, melainkan kompleks dan multidimensional yang membutuhkan kolaborasi erat antara pemerintah dan investor. 

Bentuk Satgas PHK

Korwil KSBSI Kalbar Suherman, mendesak pembentukan Satgas PHK hingga tingkat daerah, sebagai upaya pencegahan, dan pemetaan persoalan ketenagakerjaan secara lebih efektif. Selain itu, menciptakan lapangan kerja sebanyak-banyaknya menjadi imperatif. 

"Tugas Satgas PHK ysangat penting untuk memetakan persoalan ketenagakerjaan. Ini harus segera dilakukan," desaknya. 

Kekecewaan Wagub Krisantus harus menjadi alarm bagi semua pihak, terutama para investor. Investasi yang hanya berorientasi pada keuntungan tanpa memperhatikan kesejahteraan masyarakat lokal akan menciptakan bom waktu sosial. 

Konsep "kolaborasi" yang disuarakan Krisantus – antara pemerintah dan investor untuk memberikan kesempatan yang sama kepada seluruh masyarakat Kalbar – adalah kunci.

Masa depan kesejahteraan Kalimantan Barat sangat bergantung pada kemampuan pemerintah dan para investor untuk mewujudkan kolaborasi nyata. 

Ketidakhadiran sebagian besar perusahaan sawit dan tambang di Kalbar di kegiatan Naker Fest Job Fair 2025 adalah cerminan dari kegagalan kolaborasi yang fundamental. 

Ini adalah momentum bagi Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat untuk mengambil peran lebih tegas dalam menuntut tanggung jawab sosial dan lingkungan dari investor yang beroperasi di wilayahnya. 

Hanya dengan komitmen bersama, pengawasan yang ketat, dan keberpihakan yang jelas terhadap masyarakat lokal, Kalimantan Barat dapat mewujudkan pembangunan yang tidak hanya gemilang secara ekonomi, tetapi juga adil dan mensejahterakan seluruh rakyatnya.***

Penulis : Dina Prihatini Wardoyo
Editor : Abdul Halikurrahman