Pengawasan Lemah Biang Keladi Kasus Beras Oplosan, Heri Mustamin: Pemda Harus Turun Tangan!

PONTIANAK, insidepontianak.com – Ketua Fraksi Golkar DPRD Kalimantan Barat, Heri Mustamin menyoroti kasus beras oplosan yang baru-baru ini diungkap Kementerian Pertanian (Kementan) dan Satgas Pangan Polri.

Menurutnya  terkuaknya praktik kotor ini adalah bukti nyata lemahnya pengawasan pemerintah terhadap distribusi pangan di Indonesia.

Seperti yang telah diketahui, investigasi Kementan dan Satgas Pangan Polri menemukan setidaknya 212 merek beras yang tidak memenuhi standar mutu, baik dari sisi berat kemasan, komposisi, hingga label.

Lebih mengagetkan, praktik ini menyeret nama-nama besar di industri pangan nasional, termasuk Wilmar Group, PT Food Station Tjipinang Jaya, PT Belitang Panen Raya, dan raksasa Japfa Group (PT Sentosa Utama Lestari). Saat ini, Bareskrim Polri tengah mengintensifkan pemeriksaan terhadap empat produsen kakap tersebut.

Heri Mustamin secara blak-blakan menyatakan bahwa praktik beras oplosan ini bukanlah hal baru. "Ini terjadi hampir di semua merek," ungkapnya. 

Ia mengapresiasi keberanian Menteri Pertanian, Amran Sulaiman, yang berani membongkar kasus ini, menunjukkan nurani Mentan benar-benar bekerja untuk kepentingan masyarakat.

Menurut Heri, persoalan ini harus menjadi perhatian serius pemerintah karena dampaknya sangat berbahaya. Ia tidak hanya merugikan negara, tapi juga mengancam kesehatan masyarakat. Terutama jika beras dicampur bahan kimia pemutih agar dijual dengan harga tinggi. 

"Bayangkan, jika sudah dioplos, namun juga diberi obat kimia lagi untuk memutihkan maka akan berbahaya bagi kesehatan,” kata dia.

Untuk mengatasi masalah kronis ini, Heri Mustamin mendesak adanya sinergi antarlembaga, terutama Bulog dan Disperindag. Ia minta Bulog bukan hanya menampung beras. 

“Tapi Bulog dan Disperindag harus bersatu. Kalau perlu ada tim pengawasan dari produksi sampai dengan pengemasan," usulnya.

Wakil rakyat dapil Kota Pontianak ini juga menekankan pentingnya peran kepala daerah untuk bersinergi dengan aparat penegak hukum dalam menindak pelaku pengoplos beras.

"Kita ingin asta cita presiden mewujudkan ketahanan pangan harus diupayakan semaksimal mungkin agar tidak ada lagi beras impor dari luar yang tak jelas," pungkas Heri.(Andi)