Pemkab Kayong Utara dan BGN Sepakati Percepatan Pembangunan Dapur Makan Bergizi Gratis di Wilayah Terpencil

KAYONG UTARA, insidepontianak.com – Pemerintah Kabupaten Kayong Utara bersama Badan Gizi Nasional (BGN) dan para mitra pelaksana menyepakati langkah percepatan pembangunan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di wilayah terpencil.

Kesepakatan ini dihasilkan melalui Rapat Koordinasi Percepatan SPPG Daerah Terpencil, yang digelar di ruang rapat Kantor Bupati Kayong Utara beberapa waktu lalu.

Dalam rapat tersebut, Sekda Erwin menyoroti adanya perubahan kebijakan penetapan titik dapur MBG terpencil oleh BGN, dari empat titik hasil koordinasi awal menjadi sepuluh titik berdasarkan surat keputusan terbaru.

“Perubahan jumlah titik ini menunjukkan adanya dinamika kebijakan yang perlu disinkronkan antara BGN dan Satgas Kabupaten. Namun Pemkab Kayong Utara tidak akan menghambat percepatan program, selama tetap menjunjung tata kelola dan prinsip akuntabilitas,” tegas Erwin.

Ia menegaskan bahwa keberadaan SPPG Terpencil bukan untuk bersaing dengan dapur aglomerasi, melainkan memperluas jangkauan pelayanan gizi di wilayah sulit akses. Menurutnya, program MBG harus berorientasi pada asas kemanusiaan dan pemerataan akses pangan bergizi, bukan keuntungan.

“Sebelum dilakukan pembayaran, seluruh dapur SPPG Terpencil wajib melalui proses appraisal guna menjamin transparansi dan akuntabilitas penggunaan anggaran,” tambahnya.

Erwin juga mendorong seluruh pengelola dapur MBG melakukan refleksi kritis terhadap pelaksanaan program beberapa bulan terakhir. Ia menilai perlu adanya inovasi menu dan diversifikasi bahan pangan agar program tidak hanya memenuhi kebutuhan gizi, tetapi juga memperhatikan selera dan budaya lokal masyarakat.

Sementara itu, Koordinator Wilayah MBG Kayong Utara, Adi Afrianto, menjelaskan bahwa Kayong Utara dan Kapuas Hulu merupakan dua daerah di Kalimantan Barat yang sejak awal ditetapkan sebagai wilayah perintisan SPPG Terpencil.

“Sepuluh titik tambahan diusulkan setelah melalui verifikasi dan dinyatakan layak oleh BGN. Upaya ini selaras dengan arahan nasional untuk mempercepat pembangunan dapur terpencil yang ditargetkan rampung Desember tahun ini,” ujar Adi.

Adi menegaskan, pembangunan dapur MBG Terpencil tidak menggantikan dapur aglomerasi, tetapi menjangkau kawasan yang belum terlayani, sesuai ketentuan radius maksimal 6 kilometer dan waktu tempuh 30 menit. Ia juga menjabarkan mekanisme percepatan pembangunan, mulai dari validasi data, appraisal biaya, penetapan pengelola, hingga pembukaan Virtual Account untuk penyaluran dana operasional.

Lebih lanjut, Adi menyebut bahwa pendaftaran investor dapur MBG Terpencil di Kayong Utara telah mencapai 100 persen. Satgas MBG akan memfasilitasi proses administrasi dan validasi lapangan, sementara kewenangan penetapan titik tetap berada di bawah BGN.

“Atas arahan Kepala BGN, seluruh investor juga diminta membuat akun media sosial resmi untuk mempublikasikan progres pembangunan dapur secara transparan kepada publik,” jelasnya.

Melalui rapat ini, Pemkab Kayong Utara bersama BGN dan para mitra pelaksana berkomitmen memperkuat sinergi dalam memperluas jangkauan program Makan Bergizi Gratis (MBG) di wilayah 3T (tertinggal, terdepan, terluar) Kayong Utara.

Diharapkan, program ini dapat meningkatkan status gizi masyarakat secara optimal dan berkelanjutan. (*)