DPRD Kalbar Kawal Aspirasi Mahasiswa ke Senayan, Dorong Perbaikan Skema DBH

10 September 2025 12:43 WIB
Anggota DPR RI dapil Kalbar foto bersama dengan Wakil Ketua DPR RI, Saan Mustopa usai menyerahkan dokumen tuntutan mahasiswa. (Istimewa)

PONTIANAK, insidepontianak.com – Suara mahasiswa Kalimantan Barat yang berderap di jalanan, kini bergema hingga ke Parlemen Senayan.

Tuntutan mereka, mulai dari penolakan kenaikan insentif DPR RI, desakan pengesahan RUU Perampasan Aset, hingga perbaikan skema Dana Bagi Hasil (DBH), telah sampai ke DPR RI.

"Alhamdulillah, aspirasi mahasiswa telah kami sampaikan dan diterima oleh Wakil Ketua DPR RI, Saan Mustopa, beserta anggota DPR RI dari dapil Kalbar I dan II," ujar Ketua Fraksi Demokrat DPRD Kalbar, Ermin Elviani.

Apirasi ini diharap segera ditindaklanjuti. Karena merupakan harapan besar bagi masyarakat Kalbar demi pembangunan yang berkeadilan. Ermin pun menegaskan, penyampaian aspirasi ini adalah wujud tanggung jawab moral dan politik wakil rakyat.

Perbai Skema DBH

Ketua Fraksi PAN DPRD Kalbar, Zulfydar Zaidar Mochtar, menekankan komitmen DPRD untuk mengawal kepentingan daerah.

Ia menjelaskan, meskipun beberapa tuntutan mahasiswa sudah dipenuhi, mereka juga membawa isu lain, seperti masalah PETI, perkebunan sawit, dan sistem DBH yang dianggap tidak adil.

Menurut Zulfydar, Kalbar sebagai penyumbang besar sumber daya alam seharusnya menerima DBH yang lebih besar. Namun, kontribusi yang diterima daerah justru sangat kecil.

"Tahun lalu mencapai lebih dari Rp50 miliar, sekarang jauh di bawahnya. Ini jelas sangat merugikan daerah," ungkapnya.

Ia mendorong agar pemerintah memperbaiki skema bagi hasil dengan memberikan porsi lebih besar kepada daerah penghasil, bukan hanya memusatkan dana di pusat.

"Bayangkan, kami yang menanam dan menghadapi berbagai konflik sosial, bahkan jalan rusak, tapi hasilnya justru lebih besar diterima pemerintah pusat," kritiknya.

Zulfydar juga mendesak pemerintah provinsi untuk segera mengoptimalkan Pelabuhan Kijing agar seluruh ekspor dapat terpusat dan tercatat di sana.

Ia menilai, selama ini alokasi DBH untuk daerah lain yang menjadi lokasi ekspor justru lebih besar dari daerah penghasil, dan ini tidak adil.

Penyampaian aspirasi ini dipimpin oleh Wakil Ketua DPRD Kalbar, Hadijah Fitriah, dan diikuti oleh jajaran ketua fraksi lainnya, termasuk Agus Sudarmansyah (PDI Perjuangan), Ermin Elviani (Demokrat), Heri Mustamin (Golkar), Zulfydar Zaidar Mochtar (PAN), Lidya Natalia Sartono (NasDem), dan Mulyadi Tawik (PKB).***


Penulis : Andi Ridwansyah
Editor : Abdul Halikurrahman

Leave a comment

huja

Berita Populer

Seputar Kalbar