Pemekaran Kapuas Raya Tak Jadi Prioritas Pembangunan Kalbar, Tak Termuat dalam RPJMD

PONTIANAK, insidepontianak.com - Mimpi pemekaran Provinsi 'Kapuas Raya' dalam waktu dekat, tampaknya tak akan terealisasi dalam waktu dekat. 

Sebab, pemekaran ini tak menjadi prioritas pembangunan Pemerintah Provinsi Kalbar di kepemimpinan Ria Norsan-Krisantus dalam lima tahun ini.

Ini terungkap dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Pemerintah Provinsi Kalbar periode 2025-2030 yang ditetapkan  DPRD Kalbar, Senin (8/7/2025).
 
Ketua Pansus RPJMD, Lidia Natalia Sartono mengatakan, tidak termuatnya Kapuas Raya karena menyesuaikan visi dan misi Gubernur yang tak memuat pemekaran Kapuas Raya.

"Visi-misinya pak Gubernur sendiri tidak menggambarkan Kapuas Raya, meskipun kami dari pansus sempat bahas, tapi visi-misi tak termuat," terangnya.

Dalam pembahasan RPJMD, DPRD menjabarkan visi misi Gubernur untuk pembangunan ke depan dan memastikan semua aspek yang dibutuhkan masyarakat masuk.

"Sementara untuk fokus pembangunan dalam RPJMD adalah infrastruktur," kata Lidia. 

Selain itu, menekankan potensi unggul dalam rangka meningkatkan PAD. Termasuk memfasilitasi masalah HGU tanpa permisi perusahan.

Sementara itu, Gubernur Kalbar, Ria Norsan menyangkal kabar tersebut. Ia menyebut pemekaran menjadi fokus. Bahkan, usulan sudah masuk. 

"Pemekaran Kapuas Raya sudah kita masukkan, hanya permasalahannya untuk persyaratannya sudah dimasukkan semua. Tinggal menunggu dibukanya moratorium," pungkasnya (Andi)