Serapan Anggaran Infrastruktur Kalbar Masih Rendah

PONTIANAK, insidepontianak.com – Anggota Komisi IV DPRD Kalimantan Barat, Heri Mustamin, menyoroti lambatnya realisasi sejumlah kegiatan pembangunan di Dinas PUPR dan Dinas Perumahan dan Pemukiman. 

Sebab, hingga akhir September 2025, serapan anggaran masih di bawah 30 persen, bahkan ada kegiatan yang realisasinya baru sekitar 8 persen. Hal tersebut diketahui Heri Mustamin saat Rapat bersama dengan Dinas PUPR dan Dinas Perkim belum lama ini. 

“Seharusnya bulan ini realisasi sudah di atas 60 persen. Namun faktanya, banyak kegiatan yang masih jauh tertinggal,” ungkap Heri Mustamin, Senin (29/9/2025). 

Ketua Fraksi Golkar DPRD Kalbar ini mengatakan, keterlambatan anggaran  tersebut dipengaruhi beberapa faktor, mulai dari transisi kepemimpinan daerah pasca pilkada, efisiensi anggaran, hingga berkurangnya transfer dana pusat, membuat  program yang semula direncanakan menjadikan terhambat. 

"Karenanannya perlu adanya penyesuaian. Dan penyesuaian ini tidak bisa serta merta dan menunggu perubahan," ungkapnya. 

Saat ini, APBD Perubahan sudah di ketik palu dan saat ini masih tahap evaluasi dari Kementerian Dalam Negeri. 

“Kami di DPRD berharap evaluasi APBD Perubahan bisa segera dilakukan Kemendagri. Kalau tidak, program-program penting, terutama infrastruktur yang sangat dibutuhkan masyarakat, akan makin tertunda,” pungkasnya (Andi)