Dandim Sambas Ajak Perkokoh Pancasila sebagai Fondasi Bangsa

SAMBAS, insidepontianak.com – Pemerintah Kabupaten Sambas menggelar upacara peringatan Hari Lahir Pancasila di halaman Kantor Bupati Sambas, Senin (2/6/2025). 

Upacara yang berlangsung khidmat ini dipimpin oleh Komandan Kodim 1208/Sambas, Letkol Czi Priyo Hendrarto.

Hadir dalam upacara tersebut Bupati Sambas Satono, Wakil Bupati Heroaldi, Sekretaris Daerah Ferry Madagaskar, serta unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) lainnya.

Dalam amanatnya, Letkol Czi Priyo Hendrarto menegaskan, Hari Lahir Pancasila adalah momentum bersejarah untuk memperkuat komitmen terhadap nilai-nilai luhur Pancasila sebagai dasar negara. 

"Pancasila bukan sekadar dokumen historis. Ia adalah jiwa bangsa, pedoman hidup bersama, dan bintang penuntun dalam mewujudkan cita-cita Indonesia," ujarnya.

Letkol Priyo mengajak masyarakat merenungkan Pancasila sebagai "rumah besar" yang mempersatukan lebih dari 270 juta jiwa dengan beragam latar belakang suku, agama, ras, budaya, dan bahasa.

Ia juga menekankan bahwa kemerdekaan harus menjadi kekuatan untuk bersatu, bukan terpecah. 
Menurutnya, seluruh prinsip Pancasila mengajarkan semangat gotong royong, keadilan sosial, dan penghormatan terhadap martabat manusia.

Dalam konteks pembangunan nasional, Letkol Priyo menyoroti Asta Cita, delapan agenda prioritas menuju Indonesia Emas 2045, di mana salah satu agenda utamanya adalah memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia. 

"Pembangunan bangsa harus berakar pada nilai-nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan sosial," tegasnya.

Ia juga menyoroti pentingnya revitalisasi nilai-nilai Pancasila dalam semua aspek kehidupan, mulai dari pendidikan, birokrasi, ekonomi, hingga ruang digital. 

"Di dunia pendidikan, Pancasila harus ditanamkan sejak dini, bukan hanya sebagai pelajaran formal, tetapi juga dalam praktik kehidupan sehari-hari," ungkapnya. 

Sementara dalam pemerintahan, nilai-nilai Pancasila harus tercermin dalam pelayanan publik yang adil, transparan, dan berpihak pada rakyat. 

"Setiap kebijakan harus membawa semangat kemanusiaan dan keadilan sosial, bukan semata kepentingan kelompok tertentu," pungkasnya.***