Sambas Garda Terdepan Ketahanan Pangan Nasional

SAMBAS, insidepontianak.com – Kabupaten Sambas terus menunjukkan eksistensinya sebagai daerah strategis dalam mendukung ketahanan pangan nasional, khususnya di wilayah perbatasan.

Hal ini diperkuat dengan pendataan ribuan petani yang akan menjadi sasaran program pupuk bersubsidi dan berbagai upaya penguatan sektor pertanian.

Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan (DistanKP) Kabupaten Sambas mencatat, sebanyak 65.268 Kepala Keluarga (KK) petani telah terdata dalam usulan alokasi pupuk bersubsidi tahun 2024.

Dari angka ini, diperkirakan 274 ribu petani aktif terlibat dalam kegiatan pertanian di seluruh wilayah Kabupaten Sambas.

Data valid ini dinilai krusial oleh pemerintah daerah untuk memastikan distribusi pupuk bersubsidi tepat sasaran dan mendorong program pemberdayaan petani.

Plt Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Sambas, Apriadi, menegaskan pentingnya pendataan petani.

"Petani adalah ujung tombak ketahanan pangan kita, apalagi Sambas berbatasan langsung dengan negara lain. Data yang valid menjadi kunci dalam menyalurkan bantuan dan memaksimalkan produksi pertanian,” ujar Apriadi.

Ia menambahkan, data ini juga menjadi dasar dalam penguatan kelembagaan dan perencanaan pembangunan pertanian yang lebih terarah.

DistanKP Sambas saat ini telah membina 183 Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan) dan 3.038 Kelompok Tani (Poktan) yang tersebar di seluruh kecamatan.

Kelembagaan tani ini memegang peran vital dalam pelaksanaan program pertanian, mulai dari distribusi sarana produksi, hingga pelatihan dan penyuluhan di tingkat tapak.

Selain itu, berdasarkan SK ATR/BPN No. 446.1/ SK-PG.03.03/V/2024, total Luas Baku Sawah (LBS) di Kabupaten Sambas mencapai 45.044,34 hektare yang tersebar di 19 kecamatan.

Kecamatan Tebas mencatatkan LBS terbesar dengan 6.412,19 ha, disusul Teluk Keramat (4.170,27 ha) dan Semparuk (3.723,71 ha).

Sementara itu, Kecamatan Subah memiliki LBS terendah, yakni 268,97 ha. Pemerintah Kabupaten Sambas menegaskan komitmennya untuk terus memperkuat basis data pertanian dan mendukung kebutuhan sarana produksi demi peningkatan hasil pertanian.

"Ke depan, kami akan fokus pada validasi data dan penguatan kelembagaan tani agar distribusi bantuan lebih tepat, dan hasil pertanian bisa maksimal,” tutup Apriadi.***