Pemuda Dayak Kalbar Apresiasi Lasarus Tolak Transmigrasi, Desak Menteri Hapus Tautan Pendaftaran

PONTIANAK, insidepontianak.com – Pemuda Dayak Kalimantan Barat menyuarakan apresiasi mendalam atas dukungan penuh seluruh pemangku kepentingan di Kalbar yang menolak keras program transmigrasi. 

Penolakan ini adalah cerminan kuat dari keinginan kolektif masyarakat Kalbar untuk tidak menjadi bagian dari program tersebut.

Srilinus Lino Ketua Umum Pemuda Dayak, mengungkapkan bahwa gelombang penolakan ini bermula dari temuan lokasi sebaran transmigran yang menyasar Kalimantan Barat. 

"Ini yang menyebabkan kita bereaksi menolak tegas," kata lino.

Secara khusus, Kami Pemuda Dayak Kalimantan Barat memberikan apresiasi tinggi kepada Lasarus, Ketua Komisi V DPR RI, yang sejak awal tegas menolak pemindahan penduduk antar pulau dalam rapat bersama Kementerian Transmigrasi. 

"Kami juga mengharapkan seluruh masyarakat Kalimantan Barat untuk mendukung langkah Lasarus yang menolak transmigrasi di Kalimantan Barat. Ini adalah perjuangan kolektif untuk melindungi masa depan tanah kita dan generasi berikutnya," seru Lino.

Sikap tegas Lasarus ini dinilai selaras dengan suara dan perjuangan masyarakat Kalbar yang menanti kehadiran pemerintah menyelesaikan persoalan ketimpangan yang ada. Bukan membuat masalah baru dengan mendatangkan masyarakat dari provinsi lain. 

Ia juga mengapresiasi DPRD Kalimantan Barat dan Wakil Gubernur Kalimantan Barat, yang juga seirama, sehingga memperkuat sikap Kalbar menolak program tersebut. 

"Karena itu, kita minta Kementerian Transmigrasi segera menindaklanjuti ini, sehingga tidak membuat gaduh di masyarakat dan menyebabkan kesalahpahaman," tegas Lino. 

Ia mendesak agar Kementerian Transmigrasi segera menghapus tautan pendaftaran transmigrasi yang masih mencantumkan Kalimantan khususnya Kalimantan Barat sebagai titik tujuan transmigrasi yang saat ini masih tertera di situs web kementerian, karena hal itu menciptakan keresahan di masyarakat.

Ia yakin dengan langkah cepat Kementerian mencabut kebijakan itu, tidak ada riak-riak lagi di masyarakat. Lino juga sependapat dengan dorongan Lasarus bahwa program transmigrasi seharusnya berfokus pada revitalisasi atau pembangunan kawasan masyarakat lokal.

Menurutnya, ide Ketua Komisi V DPR RI sebenarnya sudah menjawab persoalan Kalbar yang masih mengalami ketimpangan pembangunan yang nyata. 

Ia mencontohkan berbagai persoalan yang mendesak, seperti infrastruktur yang belum merata, akses listrik yang terbatas, pembangunan fasilitas pelayanan publik dan masalah hak atas tanah yang masih menghantui banyak masyarakat Dayak khususnya. 

"Banyak masyarakat Kalbar sampai saat ini yang tak memiliki hak atas tanah mereka, bahkan tidak sedikit lahan mereka masuk dalam kawasan dan HGU (Hak Guna Usaha)," ungkap Lino. 

Oleh karena itu, ia menegaskan bahwa penguatan ekonomi masyarakat lokal harus menjadi prioritas utama pemerintah.

Ia juga mengutip keterangan Direktur Jenderal Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Transmigrasi (PPKT) Sigit Mustofa Nurudin disalah satu media yang menegaskan tidak ada program transmigrasi di Kalbar. Adapun  upaya akan diarahkan untuk revitalisasi kawasan transmigrasi yang sudah ada. (Andi)