PONTIANAK, insidepontianak.com – Bicara soal kelapa sawit di tanah Borneo itu ibarat membuka lembar cerita panjang. Ada kisah petani kecil yang menggantungkan hidup pada kebun, ada juga cerita korporasi raksasa yang sibuk menyusun strategi agar bisnis tetap cuan.
Namun, pertanyaan klasik pun kembali muncul, bisakah keuntungan ekonomi berjalan seiring dengan kesejahteraan rakyat?
Jawaban dari pertanyaan itu coba dicari lewat Borneo Forum ke-8 yang bakal digelar di Pontianak, Kalimantan Barat, pada 21–22 Agustus 2025.
Forum ini bukan sekadar ajang temu kangen para pelaku sawit, tapi wadah dialog besar antara rakyat, pengusaha, pemerintah, dan berbagai pihak terkait.
Acara ini digagas Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI) se-Kalimantan. Tujuannya jelas, membuka ruang diskusi soal isu-isu terkini di industri sawit. Mulai dari regulasi, iklim investasi, sampai peran sawit dalam menjaga ketahanan pangan nasional.
Menariknya, forum ini tidak melulu tentang seminar serius. Ada juga pameran, temu bisnis, hingga lomba konten kreatif. Jadi, bukan hanya pengusaha besar yang dapat panggung, tapi juga petani kecil, bahkan generasi muda yang bisa melihat sawit dari perspektif berbeda.
Tema yang diangkat pun cukup dalam: “Harmonisasi Kemitraan untuk Mendukung Ketahanan Pangan Nasional dan Tata Kelola Sawit yang Kondusif.”
GAPKI menargetkan akan ada 655 peserta dari berbagai kalangan. Mulai dari kementerian, lembaga negara, pemerintah daerah, pengusaha, akademisi, organisasi petani, hingga lembaga adat, semuanya bakal hadir.
Selain itu, sesi pameran dan lomba konten kreatif juga diyakini bisa bikin acara ini lebih hidup, sekaligus membuka ruang bagi ide-ide segar tentang sawit di masa depan.Lewat forum ini, nantinya akan ada jalan tengah yang bisa mempertemukan kepentingan ekonomi dan kesejahteraan rakyat, mengingat sawit saat ini sudah menjadi penyanggah devisa negara.
Dalam giat tersebut, GAPKI nantinya menghadirkan Menteri Pertanian RI, pejabat Kemenko Perekonomian, Dirjen Industri Agro Kemenperin, Dirut BPDP, Ketua Umum GAPKI, pejabat provinsi, kepala daerah, hingga akademisi dari Instiper Yogyakarta. (*)
Leave a comment