Gubernur Ria Norsan Ingatkan Perusahaan Sawit Utamakan Pelindungan Pekerja

PONTIANAK, insidepontianak.com – Gubernur Kalimantan Barat, Ria Norsan, mengingatkan agar perusahaan perkebunan kelapa sawit tidak hanya berorientasi pada produksi dan keuntungan ekspor. Menurutnya, keberlanjutan industri sawit harus sejalan dengan perlindungan tenaga kerja dan lingkungan hidup.

Pesan itu ia sampaikan saat membuka Dialog Multi Pihak: Membangun Komitmen Bersama untuk Pekerjaan Layak di Industri Kelapa Sawit yang digelar di Pontianak, Jumat (12/9/2025).

“Industri sawit jangan hanya berpikir soal produksi dan ekspor. Kesejahteraan pekerja, hak-hak normatif buruh perempuan, hingga jaminan sosial melalui BPJS Ketenagakerjaan, semuanya harus dipenuhi. Itu kewajiban perusahaan,” tegas Norsan.

Norsan menyebut subsektor perkebunan, khususnya kelapa sawit, terbukti menjadi motor penggerak ekonomi Kalbar. Pada 2023, perkebunan menyumbang 13,56 persen PDRB Kalbar senilai Rp20,33 triliun serta menyerap 700 ribu kepala keluarga (KK) pekebun.

Meski demikian, ia menegaskan keberhasilan ekonomi tidak boleh mengabaikan aspek kemanusiaan. Perusahaan, kata Norsan, wajib menyediakan fasilitas dasar di kawasan konsesi, mulai dari layanan kesehatan, sekolah, transportasi, hingga sarana ibadah.

Dalam kesempatan itu, Gubernur juga memberi perhatian khusus terhadap pekerja perempuan di sektor sawit. Ia menekankan agar hak-hak normatif buruh perempuan benar-benar dipenuhi, sebagaimana diatur dalam UU Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja.

“Cuti haid, cuti hamil, cuti melahirkan, hingga hak menyusui anak sering kali tidak dipenuhi perusahaan. Padahal, ini jelas diatur dalam undang-undang,” ujarnya.

Menurut Norsan, perlindungan buruh perempuan juga penting untuk mencegah diskriminasi serta kesenjangan sosial dalam keluarga petani maupun pekerja perkebunan.

Lebih jauh, ia mengingatkan bahwa daya saing sawit Kalbar di pasar dunia kini bergantung pada komitmen perusahaan terhadap prinsip keberlanjutan. Regulasi ketat di Eropa dan Amerika terkait isu lingkungan dan hak pekerja harus menjadi perhatian serius.

“Kalbar punya peluang besar, tapi kita juga harus berbenah. Industri sawit hanya bisa bertahan jika mampu menyeimbangkan aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan,” tegasnya.

Melalui dialog ini, Norsan berharap semua pemangku kepentingan mulai dari pemerintah, pengusaha, asosiasi, hingga serikat buruh bisa menyatukan langkah.

“Dengan kebersamaan, saya yakin industri sawit Kalbar bisa maju, berkeadilan, dan berkelanjutan,” pungkasnya (Andi)