Krisis Air Bersih di Sukadana, Warga hingga DPRD Desak Pemerintah Bertindak

KAYONG UTARA, insidepontianak.com – Warga Kecamatan Sukadana mengeluhkan krisis air bersih yang belum kunjung terselesaikan, meski wilayah ini memiliki sumber air pegunungan yang melimpah.

Herwandi, warga Sukadana, menyoroti kondisi tersebut sebagai ironi karena beberapa perusahaan air bersih seperti HS68, Trikana, dan Big 3 justru memanfaatkan air dari wilayah ini untuk kebutuhan komersial, sementara masyarakat lokal kesulitan mendapat akses air bersih.

“Kita mampu memberikan air bersih hasil alam kita kepada pengusaha-pengusaha itu untuk dikomersilkan, tetapi bagaimana dengan kebutuhan masyarakat Kayong Utara? Krisis air bersih di mana-mana. Jangan bicara Kayong secara keseluruhan, di Kecamatan Sukadana saja sudah krisis,” keluh Herwandi, Jumat (8/8/2025).

Selain buruknya distribusi, Herwandi juga menyoroti rendahnya kesadaran masyarakat dalam menggunakan air bersih secara bijak. Beberapa warga diketahui tidak mematikan keran setelah digunakan, bahkan ada yang secara sengaja membuat aliran baru dari pipa-pipa yang ada.

“Kalau pemerintah tidak responsif dalam pengelolaan air, wajar saja masyarakat mencari jalan sendiri, termasuk membuat sambungan ilegal dari pipa utama. Akibatnya, distribusi air jadi terganggu dan tidak merata,” tambahnya.

Kritik serupa juga datang dari Anggota DPRD Kayong Utara, Kamiriluddin. Ia menilai ketersediaan air di Kecamatan Sukadana seharusnya cukup untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, namun buruknya manajemen distribusi menyebabkan hanya sebagian wilayah yang mendapatkan layanan air bersih.

“Inilah ironi daerah kita. Sumber air melimpah, tapi warganya masih banyak yang kesulitan air bersih. Saya tidak ingin menggurui pemerintah, karena saya yakin mereka lebih paham. Tapi pemahaman itu tidak cukup tanpa aksi nyata. Yang kami butuhkan adalah keseriusan dalam menyikapi masalah ini,” tegasnya.

Kamiriluddin mendorong pemerintah untuk segera melakukan penataan distribusi air bersih secara merata dan terukur, termasuk mendorong skema air berbayar sebagai solusi pengelolaan yang lebih bertanggung jawab.

“Tak masalah jika harus dikritik karena menggagas air berbayar. Lebih menyedihkan kalau sebagian masyarakat terus dibiarkan tidak mendapatkan air bersih, hanya karena sebagian lainnya tidak peduli dan membiarkan keran air terus mengalir,” pungkasnya. (*)