Bupati Romi Wijaya Lantik 131 Pejabat, Tegaskan Penguatan Birokrasi di Kayong Utara

KAYONG UTARA, insidepontianak.com – Bupati Kayong Utara, Romi Wijaya, resmi melantik 131 pejabat administrator dan pengawas di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kayong Utara. Prosesi pelantikan berlangsung di Aula Istana Rakyat, Sukadana, Rabu (1/9/2025).

Dalam arahannya, Bupati Romi menegaskan bahwa mutasi dan pelantikan tersebut merupakan bagian dari upaya memperkuat birokrasi sekaligus melakukan penyegaran dalam roda pemerintahan. Ia menyebut, sekitar 80 persen pejabat yang dilantik merupakan rotasi horizontal.

“Pelantikan ini adalah bentuk kaderisasi. Tidak boleh mandek di satu tempat saja, perlu penyegaran agar birokrasi semakin kuat,” ujar Bupati Romi dalam sambutannya.

Lebih lanjut, ia menekankan pentingnya integritas dan profesionalisme Aparatur Sipil Negara (ASN). Menurutnya, setiap pejabat yang diberi amanah harus mampu bekerja dengan sepenuh hati demi kepentingan masyarakat.

“Kita ASN, sudah sepantasnya mengabdi dengan tulus. Mutasi yang dilakukan pun bukan sembarangan, melainkan berdasarkan pengalaman, latar belakang pendidikan, dan rekam jejak. Semua sesuai aturan dan prinsip demokrasi,” tegasnya.

Bupati juga berpesan agar pejabat yang baru dilantik tidak memilah-milih dalam menjalankan tugas, serta membuktikan kinerjanya melalui dedikasi dan tanggung jawab.

“Karier Bapak/Ibu ditentukan oleh kinerja, bukan oleh siapa yang memilih kemarin. Mari buktikan apakah kita pantas memikul amanah ini,” tambahnya.

Salah satu pejabat yang dilantik, Ismail Usman Jerry (Ismail UJ), yang sebelumnya menjabat sebagai Kabag Protokol dan Komunikasi Pimpinan Setda Kayong Utara, kini dipercaya menjadi Camat Sukadana. Ia menyatakan kesiapannya mengemban amanah tersebut.

“Amanah ini adalah kepercayaan besar. InsyaAllah akan saya jalankan dengan penuh tanggung jawab dan pengabdian,” ucap Ismail UJ.

Pelantikan ini sekaligus menegaskan komitmen Pemerintah Kabupaten Kayong Utara dalam membangun birokrasi yang profesional, akuntabel, dan berorientasi pada pelayanan publik.

Dengan adanya penyegaran jabatan, diharapkan roda pemerintahan dapat berjalan lebih dinamis dalam menjawab kebutuhan masyarakat. (*)