Pemkab Ketapang dan MUI Perkuat Sinergi Lewat Rakor 2025, Dorong Moderasi Beragama dan Persatuan Umat

KETAPANG, insidepontianak.com — Pemerintah Kabupaten Ketapang menegaskan komitmennya dalam memperkuat kerja sama dengan Majelis Ulama Indonesia (MUI) untuk menjaga kerukunan, memperkuat moderasi beragama, dan menangkal penyebaran hoaks di tengah masyarakat.

Hal tersebut disampaikan Sekretaris Daerah Kabupaten Ketapang, Repalianto saat membuka Rapat Koordinasi (Rakor) MUI Kabupaten Ketapang Tahun 2025, mewakili Bupati Ketapang Alexander Wilyo, di Ballroom Hotel Aston Ketapang, Jumat (25/10/2025).

Rakor yang berlangsung selama dua hari ini mengusung tema “Memperkokoh Peran MUI Sebagai Khodimul Ummah, Shodiqul Hukumah, dan Himayatul Ummah untuk Kemaslahatan Bersama.” Kegiatan tersebut dihadiri oleh Forkopimda Ketapang, Ketua MUI Kabupaten Ketapang, Ketua PCNU Ketapang, para pengurus MUI Kecamatan, tokoh agama, serta unsur organisasi masyarakat Islam lainnya.

Dalam sambutannya, Sekda Repalianto menyampaikan apresiasi atas kontribusi MUI yang selama ini berperan sebagai garda terdepan dalam menjaga akidah umat, membimbing masyarakat, serta memperkuat moralitas dan integritas sosial.

“MUI memiliki peran vital dalam menyebarkan pesan damai dan menolak ekstremisme. Dalam era digital seperti sekarang, nilai-nilai moderasi beragama harus terus ditanamkan agar masyarakat tetap sejuk dan toleran,” ujar Repalianto membacakan sambutan Bupati Ketapang.

Ia menegaskan, pemerintah daerah dan MUI harus terus bersinergi dalam menghadapi tantangan sosial-keagamaan yang semakin kompleks.

Dalam kesempatan tersebut, Repalianto memaparkan tiga poin utama arah kolaborasi Pemkab Ketapang dan MUI ke depan, diantaranya Penguatan Moderasi Beragama – MUI diharapkan menjadi pelopor dalam menanamkan nilai-nilai moderat, toleran, dan inklusif di tengah derasnya arus informasi yang berpotensi memecah belah umat.

Kedua, Peran MUI dalam pembangunan daerah – pemerintah menganggap MUI sebagai mitra strategis dalam setiap aspek pembangunan, baik sosial, ekonomi, maupun politik.

“Masukan para ulama sangat penting sebagai pedoman bagi pemerintah daerah dalam merumuskan kebijakan yang berpihak pada kemaslahatan umat,” ujarnya.

Selain itu, Repalianto mengingatkan kewaspadaan terhadap Hoaks dan Ujaran Kebencian, menurut dia, Pemerintah mendorong MUI untuk aktif membantu menekan penyebaran informasi palsu yang berpotensi mengganggu stabilitas dan kerukunan.

Selain itu, Sekda juga menegaskan pentingnya menjaga kerukunan antarumat beragama sebagai fondasi utama dalam membangun bangsa.

“Kerukunan adalah modal dasar pembangunan. Melalui forum seperti ini, kita berharap lahir gagasan dan langkah nyata dalam memperkuat persaudaraan antarumat beragama di Ketapang,” pungkasnya.

Ia berharap Rakor MUI Kabupaten Ketapang 2025 diharapkan menjadi wadah strategis untuk menyamakan visi dan merumuskan langkah bersama antara ulama dan pemerintah daerah dalam menghadapi berbagai tantangan umat, sekaligus memperkuat peran MUI sebagai penjaga moral dan persatuan bangsa. (*)