Fraksi PKS Desak Pemkab Kubu Raya Prioritaskan Penambahan Ruang Kelas dan Lahan Sekolah SLTA

KUBU RAYA, insidepontianak.com – Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DPRD Kabupaten Kubu Raya menyoroti persoalan krusial di sektor pendidikan dalam pandangan umumnya terhadap Raperda Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2025–2029. 

Dalam sidang paripurna DPRD, Ketua Komisi IV DPRD Kubu Raya Muhammad Amri mendesak, pemerintah daerah agar memberikan perhatian serius terhadap ketersediaan ruang kelas baru (RKB) serta pengadaan lahan untuk pembangunan sekolah tingkat SLTA.

Menurut Amri, pada momentum penerimaan peserta didik baru tahun ini, kembali terjadi gejolak akibat keterbatasan ruang kelas di sejumlah wilayah. 

Akibatnya, banyak anak terpaksa bersekolah di desa tetangga, bahkan harus menempuh jarak jauh setiap hari.

“Anak-anak harus sekolah di tempat yang jauh, padahal di desa mereka sudah ada bangunan sekolah," kata Amri dalam rapat paripurna.

Menurutnya, daya tampung ruang kelas tidak mencukupi, sehingga membebani orang tua dan berisiko terhadap keselamatan anak.

"Kondisi ini sebagai bentuk ketimpangan yang harus segera diatasi," jelasnya.

Ia mengkritik, ketergantungan pemerintah daerah pada Dana Alokasi Khusus (DAK) pusat dalam pembangunan sekolah, sementara anggaran daerah (APBD) dinilai belum optimal diarahkan untuk menambah ruang kelas secara masif dan merata.

Di samping itu, Fraksi PKS juga menyoroti minimnya lahan untuk pendirian sekolah-sekolah SLTA (SMA/SMK), khususnya di kecamatan dan desa yang sedang berkembang. 

Amri menegaskan bahwa pengadaan lahan harus menjadi prioritas kebijakan pendidikan daerah.

“Kita banyak bicara soal wajib belajar 12 tahun, tapi faktanya daerah belum punya cukup lahan untuk membangun SMA dan SMK baru," tegasnya.

"Ini ironis. Pemerintah daerah harus berani mengalokasikan dana untuk pengadaan lahan pendidikan agar kebutuhan sekolah anak-anak kita terpenuhi,” tambahnya.

Amri menyebut, penyediaan lahan pendidikan dan ruang kelas yang layak merupakan investasi jangka panjang dalam mencetak sumber daya manusia unggul di Kubu Raya.

"Pemerintah harus merumuskan strategi terukur mulai 2026 hingga 2030, agar persoalan ini tidak terus berulang setiap tahun ajaran baru," harapnya.

Fraksi PKS menegaskan komitmennya untuk terus mengawal sektor pendidikan agar mendapatkan porsi prioritas dalam perencanaan dan penganggaran daerah lima tahun ke depan. (Greg)