Aliansi Mayarakat Kalbar Geruduk DPRD, Tolak Keras Program Transmigrasi!

PONTIANAK, insidepontianak.com – Massa yang tergabung dalam Aliansi Masyarakat Kalimantan Barat menggeruduk kantor DPRD Kalbar, Senin (21/7/2025). 

Aksi unjuk rasa itu menyampaikan sikap menolak program transmigrasi yang digulirkan pemerintah pusat, karena dianggap berpotensi merugikan penduduk lokal. Karenanya, pemerintah didesak batalkan program tersebut.

"Kalau tidak dibatalkan, kita tidak akan berhenti (unjuk rasa) sampai program transmigrasi dicabut," ancam Bobby salah satu peserta aksi. 

Ia menambahkan, kedatangan transmigran baru hanya akan memperparah permasalahan di Kalbar. Klaim ini didasarkan dengan kondisi wilayah transmigrasi yang sudah ada saja dinilai masih terbengkalai.

 "Infrastruktur jalannya rusak dan masih terjadi kesenjangan pembangunan," ungkapnya prihatin.

Massa aksi juga menuding pemerintah telah membohongi publik, dengan dalih program transmigrasi tidak akan mendatangkan penduduk dari pulau lain ke Kalbar. 

Namun, fakta yang diklaim ditemukan Aliansi Masyarakat Kalbar melalui penelusuran di situs web Kementerian Transmigrasi menunjukkan, Kalbar menjadi salah satu wilayah tujuan transmigrasi, bahkan pendaftaran pun telah dibuka.

 "Kita dibohongi tidak adanya mendatangkan masyarakat dari pulau lain ke Kalbar, faktanya bohong," pekik salah satu orator.

Oleh karena itu, Aliansi Masyarakat Kalbar menuntut Menteri Transmigrasi untuk segera melakukan perbaikan peta sebaran transmigrasi tahun 2025-2029.

Mereka juga mendesak pemerintah daerah mengambil alih tanah yang telah ditinggalkan atau dijual oleh transmigran dari program sebelumnya.

Selain itu, massa turut menuntut pengalihan dana revitalisasi program transmigrasi untuk pembangunan infrastruktur vital seperti jalan, listrik, dan air bersih di Kalbar. 

Terakhir, mereka meminta pemerintah untuk memaksimalkan program transmigrasi lokal yang sudah ada, dengan pembinaan dan dukungan infrastruktur yang memadai.***