Pahami Keresahan Masyarakat, Heri: DPRD Terus Dorong Penguatan Fiskal untuk Percepatan Infrastruktur

PONTIANAK, insidepontianak.com - Ketua Fraksi Golkar DPRD Kalimantan Barat, Heri Mustamin, memahami keresahan masyarakat dan elemen mahasiswa yang hingga kini terus  menanti pemerataan pembangunan di berbagai daerah.

Legislator Partai Golkar Kalbar ini menilai, keterbatasan fiskal daerah menjadi salah satu penyebab utama lambatnya percepatan pembangunan, terlebih dengan luas wilayah Kalbar yang begitu besar. 

Namun demikian, DPRD Kalbar terus mendorong agar pemerintah pemerintah provinsi berinovasi menggali potensi PAD dengan melibatkan  perusahaan agar pembangunan infrastruktur yang menjadi dambaan masyarakat bisa lebih cepat dibangun.

Heri Mustamin mengatakan, akar persoalan sehingga pemerataan pembangunan yang belum dapat diselesaikan adalah anggaran. APBD Kalbar dengan luas wilayah yang lebih luas dari pulau jawa hanya memiliki fisikal Rp6 triliun lebih. 

Bahkan, dengan kebijakan efisiensi pemerintah pusat, dilakukan pemangkasan lagi dana transfer pusat ke daerah sehingga APBD Kalbar di bawah Rp6 triliun. 

Kondisi ini juga diperparah dengan tidak adanya alokasi anggaran signifikan untuk jalan nasional yang menjadi kewenangan pemerintah pusat. 

“Ini perlu dipahami masyarakat. APBD kita memang tidak memadai dengan luas wilayah yang ada. Yang lebih memprihatinkan kita, jalan nasional di Kalbar yang kewajiban pemerintah pusat kemungkinan besar tidak dianggarkan pemerintah pusat tahun ini dan tahun depan,” kata Heri Mustamin.

Rp500 Miliar untuk Jalan Provinsi

Meski begitu, Anggota Komisi IV DPRD Kalbar ini memastikan, DPRD Kalbar berkomitmen agar APBD Kalbar diprioritaskan untuk kebutuhan mendasar masyarakat khususnya infrastruktur. 

Untuk tahun ini,  Pemerintah Provinsi Kalbar bersama DPRD yang telah mengalokasikan anggaran infrastruktur jalan sekitar Rp500 miliar pada tahun ini. 

Angka Rp500 miliar tersebut kata Heri, disebutnya sebagai capaian tertinggi yang pernah dianggarkan untuk pembangunan jalan provinsi.

“Kita patut bersyukur dan berterima kasih kepada Pak Gubernur serta DPRD. Belum pernah sebelumnya ada anggaran jalan provinsi sebesar ini,"kata wakil rakyat dapil Pontianak itu. 

Namun demikian, anggaran demikian tentu saja belum cukup, karena panjang jalan Provinsi sangat luas. 

Namun demikian, ia meminta masyarakat bersabar, sembari memastikan bahwa DPRD melalui Komisi IV dan Badan Anggaran bersama gubernur dan wakil gubernur terus memberi perhatian serius terhadap pembangunan jalan.

Heri juga mendorong agar adanya inovasi yang dilakukan pemerintah untuk memperkuat fiskal daerah. Namun, DPRD Kalbar tidak sepakat jika penguatan fisikal daerah dilakukan dengan peningkatan pajak yang memberatkan masyarakat di tengah ekonomi yang sulit seperti sekarang. 

"Dewan tidak akan pernah setuju masyarakat dibebankan dengan pajak tambahan," ungkapnya. 

Yang ia dorong, kata Heri pemerintah provinsi menggandeng perusahaan-perusahaan besar yang berinvestasi di Kalbar yang diperkirakan mencapai 1.500 perusahaan. 

“Kalau saja 1.500 perusahaan itu bisa berkontribusi, misalnya satu perusahaan Rp1 miliar, kita bisa dapat tambahan Rp1,5 triliun untuk pembangunan, "ungkapnya dengan 

Namun demikian, langkah tersebut tentu bukan dengan cara memaksa, tapi lewat ajakan, kolaborasi, dan tanggung jawab sosial mereka kepada lingkungan. 

Ia mendorong agar CSR perusahaan diarahkan untuk kebutuhan yang paling mendesak, yakni infrastruktur jalan. Sebab, selain masyarakat, perusahaan juga sangat bergantung pada kualitas jalan untuk distribusi produk mereka.

“Jalan rusak bukan hanya menyulitkan masyarakat, tapi juga perusahaan. Karena itu logis bila CSR difokuskan membantu perbaikan jalan,” pungkasnya (Andi)