Perbaikan Jalan Rusak Ketapang Terus Diperjuangkan, Yuliani: Kendala Kita APBD Terbatas!

PONTIANAK, insidepontianak.com – Anggota DPRD Provinsi Kalimantan Barat Daerah Pemilihan (Dapil) Ketapang–Kayong Utara, Yuliani, mengaku merasakan langsung keresahan masyarakat atas rusaknya sejumlah ruas jalan vital, mulai dari Tumbang Titi–Tanjung-Kekura hingga Pasuguan–Kendawangan. 

Kondisi jalan yang memprihatinkan itu dinilai telah lama menjadi keluhan warga karena menghambat aktivitas ekonomi dan mobilitas sehari-hari.
Sebagai wakil rakyat, Yuliani menegaskan dirinya tidak tinggal diam. 

Ia terus memperjuangkan agar ruas-ruas jalan tersebut mendapat prioritas pembangunan dari Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat pada tahun 2026.

“Sebagai wakil rakyat, saya sangat memahami dan merasakan keresahan masyarakat akibat kondisi jalan Tumbang Titi–Tanjung hingga Pasuguan–Kendawangan. Keluhan ini bukan sekadar laporan, tapi jeritan warga yang setiap hari terdampak, dan itu yang terus saya perjuangkan agar mendapat prioritas perbaikan,” kata Yuliani.

Ia menjelaskan, perbaikan pada ruas Tumbang Titi–Tanjung sejatinya sudah dilakukan di beberapa bagian. 

Namun, pada ruas ujung menuju Kendawangan, kondisi jalan masih rusak parah dan membutuhkan penanganan serius.

“Masih ada beberapa titik di Kecamatan Kendawangan yang memang perlu penanganan serius,” ujarnya.

Atas kondisi tersebut, Legislator PAN Kalbar mengaku telah kembali berkoordinasi dengan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kalimantan Barat. Dari hasil komunikasi tersebut, ia memastikan telah ada lampu hijau dari Pemerintah Provinsi untuk melanjutkan perbaikan, dengan fokus pada ruas-ruas yang mengalami kerusakan berat, seperti Tanjung–Kekura.

“Yang pastinya di tahun 2026 ini anggaran sudah ada dan difokuskan untuk jalan rusak parah.

 Namun untuk jumlahnya saya belum berani menyebutkan,” ujarnya.
Meski demikian, Yuliani menegaskan bahwa perbaikan jalan tidak bisa dilakukan sekaligus, melainkan bertahap, mengingat kemampuan fiskal daerah yang terbatas. Apalagi, Kalbar saat ini juga terdampak kebijakan efisiensi anggaran dari pemerintah pusat.

“Tahun ini anggaran Kalbar dipangkas sekitar Rp522 miliar. Jadi anggaran kita makin terbatas, sementara di daerah lain juga banyak yang mengeluhkan kerusakan jalan. Anggaran yang terbatas ini akhirnya harus dibagi-bagi,” jelasnya.

Kendati dihadapkan pada keterbatasan anggaran, DPRD Kalbar bersama Gubernur Kabar, kata Yuliani, terus berupaya memperjuangkan dukungan dana dari pemerintah pusat guna mempercepat pembangunan infrastruktur daerah.

“Kami anggota dewan bersama gubernur sedang berjuang bagaimana caranya agar dana pusat bisa kembali membantu pembangunan daerah kita, terutama untuk jalan-jalan yang kondisinya sudah sangat luar biasa rusaknya, seperti Jalan Tanjung–Kekura,” ungkapnya.

Sebagai wakil rakyat dari Dapil Ketapang–Kayong Utara, Yuliani berharap sinergi antara DPRD dan Pemprov Kalbar dapat terus diperkuat agar perbaikan jalan benar-benar terealisasi dan manfaatnya segera dirasakan masyarakat.

Lebih jauh, Yuliani juga menilai bahwa percepatan pemekaran wilayah merupakan salah satu solusi strategis untuk mengatasi persoalan infrastruktur yang selama ini terjadi.

 Menurutnya, jika hanya mengandalkan APBD Kalbar, kemampuan pembangunan akan terus terbatas. Karenanya pemekaran jadi keharusan.

“Menurut saya, salah satu langkah yang harus kita dorong adalah percepatan pemekaran wilayah. Kalau daerah cepat mekar, insyaallah penanganan jalan dan infrastruktur lainnya bisa lebih tertangani,” tegasnya. (Andi)