Krisis BBM Subsidi di Kapuas Hulu, Polisi Bilang Distribusi Normal, Warga Kritik Celah Pengawasan

KAPUAS HULU, insidepontianak.com - Antrean panjang kendaraan di stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU), telah menjadi pemandangan sehari-hari yang meresahkan warga Kabupaten Kapuas Hulu.

Fenomena ini bukan sekadar cerminan sulitnya mendapatkan Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi, tetapi juga memicu lonjakan harga Pertalite yang tak terkendali di tingkat pengecer.

Harga pertalite eceran di Putussibau pun kini tembus Rp15.000 hingga Rp18.000 per liter. Jauh melampaui harga eceran tertinggi yang ditetapkan pemerintah.

Situasi ini menjadi sorotan tajam berbagai pihak. Polres Kapuas Hulu, melalui Satuan Samapta, telah melakukan pemantauan langsung di dua SPBU di Kecamatan Putussibau Utara. Namun, hasilnya justru tidak menemukan adanya masalah distribusi maupun penimbunan BBM.

"Tidak ditemukan adanya kecurangan maupun penyimpangan distribusi," ujar Kasat Samapta Polres Kapuas Hulu, AKP Febri Pardiansah, Rabu (13/8/2025).

Ia juga menegaskan bahwa stok BBM diklaim cukup dan pengawasan akan terus dilakukan, termasuk menertibkan anteran di SPBU terus dilakukan.

Pernyataan kepolisian langsung menuai kritik tajam. Muhammad Udin Alamsyah, warga Putussibau, menyoroti kontradiksi antara klaim polisi dengan realita di lapangan.

Menurutnya, mustahil jika antrean panjang dan harga eceran yang melambung tinggi terjadi tanpa adanya masalah yang mendasar.

Muhammad menyebutkan, fenomena ini sudah menjadi rahasia umum: antrean di SPBU sering dikuasai oleh kelompok pengecer yang menggunakan berbagai modus.

Modus yang paling mencolok adalah penggunaan "mobil tangki siluman" yang secara rutin membeli BBM dalam jumlah besar.

Praktik ini memungkinkan mereka untuk menimbun BBM bersubsidi dan menjualnya kembali dengan harga yang jauh lebih mahal.

"Jadi wajar jika masyarakat umum sulit mendapatkan minyak di SPBU, sedangkan sekelompok pengantre itu sudah terlebih dahulu standby. Ini yang harus ditertibkan juga," desaknya.

Kritik ini secara telak menyoroti kelemahan dalam pengawasan yang dilakukan aparat penegak hukum, yang seolah-olah hanya menyentuh permukaan masalah tanpa menyentuh akar persoalan.***