Patroli Terpadu Batas Negeri Diluncurkan di Sambas, Perkuat Benteng Hijau dari Ancaman Karhutla

SAMBAS, insidepontianak.com – Pemerintah memperkuat penjagaan kawasan perbatasan Indonesia–Malaysia dari ancaman kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) serta potensi asap lintas batas melalui peluncuran Patroli Terpadu Batas Negeri 2025 yang digelar serentak di
PLBN Aruk, Kabupaten Sambas, Rabu (22/10/2025).

Kepala Seksi Balai Pengendalian Kebakaran Hutan Wilayah II Pontianak, Sahat Irawan Manik mengatakan langkah strategis ini menjadi wujud kolaborasi nasional dalam penanggulangan Karhutla di perbatasan.

Ini sekaligus menghadapi ancaman transboundary haze atau asap lintas batas yang dapat berdampak luas terhadap lingkungan, kesehatan, dan hubungan bilateral antarnegara.

"Patroli ini bukan hanya menjaga garis batas negeri, tetapi juga batas ekosistem. Kita ingin memastikan hutan di perbatasan tetap hijau dan masyarakat tetap sehat,” ujarnya. 

Lanjut dia, selama 10 hari pelaksanaan Patroli Terpadu 2025 tim gabungan akan melakukan pemantauan intensif, pengecekan Posko Patroli Terpadu, serta memberikan penyuluhan dan sosialisasi pencegahan Karhutla kepada masyarakat setempat.

"Kami ingin seluruh elemen di lapangan bergerak bersama. Masyarakat adalah ujung tombak pencegahan Karhutla, dan kami hadir untuk memperkuat mereka,” tambahnya.

Dengan pelaksanaan serentak di tiga Pos Lintas Batas Negara (PLBN), kegiatan ini diharapkan membentuk sabuk perlindungan ekologis lintas wilayah, sekaligus memperkuat posisi Indonesia sebagai negara yang berkomitmen pada perlindungan lingkungan dan mitigasi Karhutla di kawasan ASEAN. 

"Perlindungan kawasan perbatasan bukan tanggung jawab satu pihak. Ini kerja bersama menjaga negeri dari ancaman asap lintas batas,” tutupnya.

 Kegiatan ini diinisiasi oleh Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Kehutanan melalui Balai Pengendalian Kebakaran Hutan Wilayah Kalimantan Seksi Wilayah II Pontianak, melibatkan TNI, Polri, Manggala Agni, PLBN, UPT KPH, pemerintah kecamatan, serta tokoh adat, agama, dan masyarakat perbatasan. (*)