Realisasi Pajak Air Permukaan Kalbar Meroket, Tembus Rp25 Miliar Lampaui Kaltim

PONTIANAK, insidepontianak.com – Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Provinsi Kalimantan Barat terus berupaya memacu peningkatan penerimaan pajak air permukaan. Potensi dari sektor ini dinilai masih sangat besar untuk dioptimalkan. 

Kepala Bapenda Kalbar, Mohammad Bari, mengatakan penerimaan pajak air permukaan sejatinya terus menunjukkan tren positif.

Semula realisasinya hanya berkisar Rp3,5 hingga Rp10 miliar pada tahun 2020. Kini, penerimaan pendapatan terus melonjak hingga menyentuh angka Rp25 miliar.

“Jika dibanding provinsi lain, kita tertinggi. Kaltim saja baru Rp17 miliar,” ujar Mohammad Bari, Kamis (18/9/2025). 

Meski demikian, Bari menyebut sistem penghitungan yang selama ini digunakan dengan metode flow meter masih belum optimal dan kerap menimbulkan ketidaksesuaian angka.

“Karenanya kami di Bapenda sedang berupaya bekerja sama dengan akademisi dan OPD terkait, untuk mencari sistem atau alat yang lebih efektif mengukur penggunaan air permukaan yang digunakan perusahan," jelasnya.

Ia optimistis, jika terobosan tersebut berhasil dilakukan, maka penerimaan pajak air permukaan bisa ditingkatkan lebih tinggi lagi. Namun demikian, ia menyebut ada beberapa tantangan yang dihadapi Bapenda. Terutama jarak dan luas wilayah Kalbar yang mencapai satu setengah kali Pulau Jawa. 

Kendati demikian, semangat petugas di lapangan tidak pernah surut. Apalagi, kata Bari, ada skema bagi hasil antara provinsi dan pemerintah kabupaten dan kota. Hal ini diharapkan semakin memperkuat sinergi dalam mendorong peningkatan penerimaan pajak.

Ia juga menekankan pentingnya kalaborasi dengan pemerintah Kabupaten. Sebab, dalam penyetoran pajak tersebut kerap ditemukan persoalan salah setor.

“Kadang pajak air tanah yang jadi kewenangan kabupaten disetor ke provinsi, atau sebaliknya pajak air permukaan justru disetor ke kabupaten.Karena itu, perlu sinergi agar penyetoran benar-benar tepat sasaran,” pungkasnya.***