Agus Sudarmansyah: Wacana Pilkada Dipilih DPRD Pengkhianatan Reformasi

PONTIANAK, insidepontianak.com – Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPRD Kalimantan Barat, Agus Sudarmansyah, menegaskan sikap tegas PDI Perjuangan dalam menolak wacana pengembalian mekanisme pemilihan kepala daerah (Pilkada) melalui DPRD. 

Menurutnya, gagasan tersebut merupakan kemunduran demokrasi sekaligus pengkhianatan terhadap perjuangan reformasi 1998–1999.

“Wacana Pilkada kembali dipilih oleh anggota DPRD itu adalah sebuah kemunduran demokrasi. Bahkan ini bisa disebut sebagai pengkhianatan terhadap perjuangan reformasi yang dilakukan mahasiswa pada tahun 1999,” tegas Agus.

Ia menekankan bahwa hak suara merupakan satu-satunya hak mendasar rakyat yang masih sepenuhnya berada di tangan rakyat setelah berbagai hak lainnya seperti penguasaan hutan, tanah adat, tanah ulayat, hingga sumber daya perikanan perlahan tergerus oleh kepentingan modal besar sejak era Orde Baru.

“Rakyat sudah lama tidak berdaya menghadapi kekuatan korporasi besar. Hak yang masih tersisa dan benar-benar dimiliki rakyat hari ini hanyalah hak suara. Kalau itu juga dirampas, maka itu adalah pembunuhan terhadap kedaulatan rakyat,” ujarnya.

Agus menilai pemilihan kepala daerah secara langsung merupakan simbol utama kedaulatan rakyat. 

 Karenanya, menyerahkan kembali pemilihan kepada DPRD sama saja dengan membawa bangsa ini mundur ke masa lalu. 

“Apakah kita mau kembali ke zaman Orde Baru, memilih ‘kucing dalam karung' dan rakyat tidak tahu siapa yang benar-benar sesuai dengan kehendak mereka, semua ditentukan elit politik,” kata Agus.

Ia juga menyoroti kedekatan emosional antara kepala daerah hasil Pilkada langsung dengan masyarakat. Menurutnya, kepala daerah yang dipilih langsung memiliki tanggung jawab moral dan politik yang lebih kuat kepada rakyat.

“Hubungan gubernur, bupati, atau wali kota dengan konstituennya itu langsung. Ada komunikasi dua arah, ada tanggung jawab. Mereka bekerja maksimal karena sadar dipilih rakyat dan berharap dipilih kembali,” jelasnya.

Menyoal mahalnya biaya politik , Agus menyebut hal tersebut bukan alasan untuk mencabut hak rakyat, melainkan justru menjadi pekerjaan rumah untuk memperbaiki sistem.

“Demokrasi memang mahal. Tapi seperti barang berkualitas, harganya memang tidak murah. Apakah kita mau demokrasi murah tapi tidak berkualitas?” katanya mengibaratkan.

Menurut Agus, anggaran Pilkada sejatinya berasal dari pajak rakyat dan dikembalikan lagi ke rakyat melalui perputaran ekonomi.

“Uang Pilkada itu kembali ke rakyat. Ke percetakan, tukang sablon, konveksi, UMKM, tenaga kerja. Multiplier effect-nya luar biasa. Negara ini bukan pedagang yang harus hitung untung-rugi,” ujarnya.

Agus juga mengingatkan  jika Pilkada dipilih DPRD, praktik money politics tidak akan hilang, melainkan hanya bergeser ditingkat elite. 

Karenanya, Anggota DPRD Kalbar itu mendorong perbaikan sistem pemilu agar lebih murah dan transparan, seperti penguatan pengawasan Bawaslu hingga pemanfaatan teknologi pemungutan suara.

“Kalau masalahnya biaya mahal dan money politics, perbaiki mekanismenya. Jangan hak suara rakyat yang dikorbankan. Kedaulatan rakyat harus tetap dijaga,” pungkasnya.(Andi)