Kepala Daerah Dipilih DPRD, Hengki: Akal-Akalan Elit Rampas Kedaulatan Rakyat

SANGGAU, insidepontianak.com -- Sekretaris DPC PDI Perjuangan Kabupaten Sanggau, Hendrikus Hengki menilai, wacana pemilihan kepala daerah melalui DPRD dengan mengatasnamakan efisiensi dan pemberantasan politik uang adalah upaya sistematis merampas kedaulatan raykat.

Menurutnya, jika biaya pemilihan langsung dinilai terlalu mahal, seharusnya pemerintah membangun sistem kepemiluan yang lebis efisiensi tanpa mengorbankan hak konstitusional rakyat. 

"Jadi ini tinggal bagaimana kita merubah sistem ini lebih baik. Karena ada juga idenya pemakaian e-voting. Itu kan lebih hemat. Nah ini tergantung pemerintah bagaimana menyiapkannya, jangan sampai lagi mengorbankan hak rakyat," kata Hengki, Senin (19/1/2026).

Kemudian, terkait argumen pemilihan langsung menyuburkan praktek politik uang dan korupsi. Hengki menegaskan, jika pemilihan melalui DPRD tak ada jaminan tak terjadi politik uang dan korupsi.

Menurutnya, menyelesaikan masalah politik uang, harusnya pemerintah memperkuat KPU, Bawaslu dan Aparat Penegak Hukum untuk mencegah dan menindak tegas pratek politik uang. Namun realita saat ini, Bawaslu dan Aparat Penegak Hukum masih lemah perannya dalam menindak hal tersebut.

"Itulah gunanya Bawaslu, KPU dan Itulah gunanya APH untuk mengamankan bagaimana pelaksanaan Pemilu itu tidak terjadi money politik," ujarnya.

Lebih jauh, Ketua DPRD Sanggau itu khawatir, pemilihan kepala daerah melalui DPRD ini tak hanya merampas hak dan kedaulatan rakyat untuk memilih pemimpin daerah. Namun, strategis elit yang sedang berkuasa untuk mengontrol daerah dan mempermudah bagi-bagi kue kekuasan.

"Dan saya pun tidak yakin jika pemilihan melalui DPRD, para anggota dewan berani menentukan pilihannya jika ada perintah dari partainya dan berani melawan perintah dari partai. Jadi bisa saja ini semua hanya akal-akalan untuk membagi kue kekuasaan," tegasnya. (*)