Serap Aspirasi Warga Kubu Raya, Hadijah: Warga Dambakan Perbaikan Infrastruktur Jalan Hingga Air Bersih

KUBU RAYA, insidepontianak.com — Wakil Ketua DPRD Kalimantan Barat, Hadijah Fitriah, menggelar reses di sepuluh titik wilayah Kubu Raya. Dalam kunjungan tersebut, beragam aspirasi disampaikan warga mulai dari persoalan jalan lingkungan hingga ketersediaan air bersih yang masih menjadi persoalan masyarakat. 

Legislator Partai NasDem itu mengatakan, mayoritas warga mengeluhkan kondisi jalan lingkungan di area pemukiman yang memerlukan perbaikan.

 “Karena lokasi reses saya lebih banyak di wilayah dalam, jadi yang paling sering disampaikan masyarakat itu perbaikan jalan-jalan komplek dan lingkungan,” ujarnya.

Selain itu, sektor pendidikan juga mendapat perhatian serius. Sebab, banyak sekolah yang belum merata. 

Di wilayah Sungai Raya misalnya, aspirasi yang masuk belum adanya sekolah menengah atas (SMA) di beberapa kawasan. Terhadap persoalan tersebut, Hadijah menyebut pemerintah provinsi siap membantu membangun sekolah. Hanya saja, kendalanya masalah lahan. 

Ia menambahkan, ketersediaan lahan menjadi tantangan tersendiri karena harga tanah di wilayah luar cukup tinggi, sementara di wilayah dalam sulit diakses.

Selain sekolah, normalisasi Parit juga dan perbaikan tanggul juga menjadi aspirasi masyarakat saat reses di Kecamatan Sungai Kakap. Namun, Hadijah mengakui hal ini belum bisa langsung ditangani oleh pemerintah provinsi. Sebab, bukan kewenangan Pemerintah Provinsi. 

“Kita tetap catat dan koordinasikan dengan Bupati Kubu Raya, karena masalah tanggul dan normalisasi membutuhkan anggaran besar,” katanya.

Sementara itu, terkait akses air bersih, masyarakat di beberapa titik seperti daerah Korpri Kubu Raya dan Pal IX juga menjadi aspirasi masyarakat. Namun demikian, masalah tersebut belum bisa ditangani sepenuhnya oleh provinsi. 

"Tapi kita akan coba dorong agar ada dukungan dari pusat, termasuk melalui DPR RI,” ungkapnya.

Hadijah menegaskan, seluruh aspirasi yang dihimpun akan disusun menjadi pokok-pokok pikiran DPRD Provinsi Kalbar untuk diperjuangkan dalam program pembangunan tahun 2027.

 “Semua masukan masyarakat ini kami catat. Tidak semuanya bisa langsung direalisasikan, tapi akan kami perjuangkan sesuai kewenangan dan prioritas daerah,” pungkasnya (Andi)