Cakupan Rendah, Sambas Jadi Titik Awal Optimalisasi Jamsostek di Kalbar

SAMBAS, Insidepontianak.com – Dinas Tenaga Kerja Provinsi Kalimantan Barat bersama BPJS Ketenagakerjaan Cabang Pontianak melaksanakan kegiatan Monitoring dan Evaluasi (Moner) serta asistensi pelaksanaan program Jamsostek di Kabupaten Sambas, Rabu (27/8/2025).

Sambas menjadi lokasi pertama dari 14 kabupaten/kota di Kalbar yang dikunjungi dalam rangkaian kegiatan tersebut.

Kepala Disnaker Provinsi Kalbar, Hermanus, menjelaskan bahwa Sambas dipilih karena tingkat kepesertaan Universal Coverage Jamsostek (UCJ) di daerah ini masih rendah, yakni baru mencapai 24 persen.

“Kegiatan ini kita harapkan bisa membangun kesamaan persepsi sekaligus merumuskan langkah konkret untuk meningkatkan cakupan kepesertaan Jamsostek di Kabupaten Sambas. Kita ingin seluruh stakeholder terkait dapat berperan aktif, mulai dari pemerintahan desa, tenaga honor daerah, RT/RW, guru, tenaga pendidikan, hingga tenaga kesehatan,” katanya. 

Ia menegaskan, Pemerintah Provinsi Kalbar sudah mengalokasikan anggaran sebesar Rp.2, 016 miliar pada 2025 untuk mendukung kepesertaan pekerja rentan di 14 kabupaten/kota, termasuk Sambas. 

Anggaran serupa juga akan kembali dialokasikan pada 2026, termasuk Rp.2 miliar khusus untuk pekerja perkebunan sawit.

“Harapan kami, Pemerintah Kabupaten Sambas juga berinovasi sesuai Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2021, dengan menyiapkan regulasi dan anggaran bagi pekerja bukan penerima upah agar terlindungi dalam jaminan sosial tenaga kerja,” tambahnya.

Sementara itu, Kepala BPJS Ketenagakerjaan Kota Pontianak, Suhuri, menekankan perlunya dukungan kebijakan dari pemerintah daerah untuk memperluas cakupan kepesertaan.

“Kami berharap adanya penguatan regulasi, misalnya melalui penerbitan Peraturan Bupati, Instruksi Bupati, maupun Surat Edaran yang menyangkut ekosistem pekerja yang sudah dipetakan. Bahkan, hasil dialog ini akan ditindaklanjuti dengan pembentukan forum kepatuhan atau tim kepatuhan pelaksanaan program BPJS Ketenagakerjaan di Kabupaten Sambas,” ujarnya.

Senada, Kepala BPJS Ketenagakerjaan Kota Singkawang yang membawahi wilayah Singbebas, menyebut tantangan utama masih minimnya literasi masyarakat tentang jaminan sosial ketenagakerjaan.

“Kita perlu sosialisasi yang lebih masif. BPJS Ketenagakerjaan Singkawang siap berkolaborasi dan melakukan edukasi ke seluruh stakeholder. Payung hukum sudah jelas, dan harus dianggarkan sehingga tenaga kerja, termasuk non-ASN, guru, tenaga kesehatan, maupun pekerja di ekosistem RT/RW, bisa terlindungi,” katanya.

Melalui kegiatan ini, diharapkan kepesertaan Jamsostek di Kabupaten Sambas terus meningkat, terutama di sektor ekosistem pemerintahan dan pekerja rentan.

"Sehingga dapat mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat serta pengentasan kemiskinan ekstrem sesuai program nasional, " pungkasnya. (kombis)