Perjuangkan Kesetaraan Gender, DPPA Kalbar Dorong Pemberdayaan Ekonomi Perempuan

PONTIANAK, insidepontianak.com – Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPPA) Kalimantan Barat, akan mendorong program pemberdayaan ekonomi perempuan massif dilakukan.

Lewat program itu, diharapkan, para peremupan bisa mandiri, dan setidaknya bisa membantu meningkatkan ekonomi keluarga.

Pemberdayaan ekonomi perempuan bisa dilakukan di sektor kerajinan seperti menenun, dan di sektor pertanian.

"Usaha di bidang ini, kalau ditekuni bisa menjadi profesi tetap," kata Kadis DPPA Kalbar, Herkulana Mekaryani ditemui usai menggelar rapat koordinasi membahas tentang kesetaraan gender, Rabu (30/5/2025).

Ia pun menegaskan, perempuan sangat berperan dalam membangun kesejahteraan keluarga. Di sisi lain, perempuan memiliki kemampuan komunikasi yang harus dimasimalkan.

Kelebihan ini tergambar dalam kisah Maria Magdalena, seorang perempuan yang melihat kebangkitan Yesus Kristus setelah disalib, kemudian memberitahukan peristiwa tersebut kepada murid-murid Yesus lainnya.

"Perempuan adalah alat komunikasi yang kuat dan efektif," tuturnya.

Namun sayang, di masa kini, kesetaraan perempuan dalam pelibatan berbagai kegiatan belum sepenuhnya dilakukan.

Ketua Aliansi Perempuan Kalimantan untuk Perdamaian dan Keadilan Gender (Alpekaje), Norberta Yati Lantok bahkan mengatakan, ketidakadilan gender, juga masih terus terjadi.

Perempuan masih sangat rentan mengalami kekerasan. Bahkan tak sedikit perempuan berperan ganda menjadi ibu sekaligus kepala rumah tangga.

"Karena itu, kita semua harus mendorong perempuan punya hak yang sama. Hak ekonomi, kesehatan, politik, hak yang setara di depan hukum," kata Yati.

Ia juga mengatakan, organisasi perempuan berperan penting dalam pengarusutamaan gender (PUG) karena dapat memahami kebutuhan nyata di komunitas, menyuarakan kepentingan kelompok perempuan yang terpinggirkan.

"Selain mendorong perubahan dari akar rumput hingga ke kebijakan nasional," urainya.

Ketua Forum Partisipasi Publik untuk Kesejahteraan Perempuan dan Anak (PUSPA) Kalbar, Reny Hidjazi memaparkan mengenai urgensi dan strategi implementasi PUG dalam Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender (PPRG).

Terdapat tiga manfaat penerapan strategi PUG, di antaranya meningkatkan efektivitas pembangunan, mendukung dan meningkatkan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah dan lembaga.

"Serta kebijakan yang dibuat tepat sasaran menyasar pada kelompok masyarakat yang membutuhkan," jelasnya.

Reny yang merupakan Direktur Pusat Pengembangan Sumberdaya Wanita (PPSW) Borneo ini juga menyampaikan, PPRG dari Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dapat dilihat berdasarkan kelompok sasaran sebagai indikator utama.

"Kelompok sasaran tersebut harus menyasar empat kategori, yakni tidak mampu, lansia, disabilitas, dan perempuan," tutupnya.***

Penulis : Dina Prihatini Wardoyo
Editor : Abdul Halikurrahman