Di Bawah Kepemimpinan Ria Norsan, Kalbar Masuk Enam Besar Provinsi dengan Angka PHK Tertinggi Nasional

PONTIANAK, insidepontianak.com – Di tengah klaim keberhasilan Gubernur Kalimantan Barat, Ria Norsan, dalam menekan angka kemiskinan, provinsi yang dipimpinnya kini dihadapkan pada kenyataan pahit. 

Kalbar justru masuk dalam daftar enam besar provinsi dengan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) tertinggi nasional.

Fakta ini tercatat secara gamblang dalam data terbaru, di laman Satudata Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) hingga Juni 2025.

Persoalan PHK itu pun menimbulkan pertanyaan serius mengenai efektivitas kebijakan ekonomi dan ketenagakerjaan di bawah kepemimpinan Norsan.

Melansir laman Satudata Kemenaker, gelombang PHK di Indonesia telah mencapai 42.385 pekerja. Angka ini melonjak tajam 32,19 persen dibandingkan periode yang sama tahun lalu.

Yang lebih mencemaskan, Kalimantan Barat menempati posisi keenam dalam daftar provinsi dengan jumlah PHK tertinggi, menyusul Jawa Timur, dengan total 1.086 pekerja yang dirumahkan.

Situasi ini kontras dengan narasi optimis yang baru-baru ini disampaikan Gubernur Ria Norsan melalui akun Instagram pribadinya @RiaNorsan. 

Dengan bangga ia mengumumkan penurunan angka kemiskinan di Kalbar menjadi 330,95 ribu jiwa pada Maret 2025, dari sebelumnya 333,99 ribu jiwa pada September 2024. 

"Kami mengajak seluruh jajaran Pemerintah Provinsi Kalbar untuk terus memperkuat langkah-langkah nyata dalam meningkatkan taraf hidup masyarakat. Kemajuan ini menjadi pengingat masih banyak pekerjaan menanti," tulis Norsan, seolah tidak sejalan dengan realitas PHK massal yang terjadi.

Ketika dikonfirmasi mengenai data PHK ini, Wakil Gubernur Kalbar, Krisantus Kurniawan, mengaku belum mengetahui secara spesifik. Namun, ia menekankan pentingnya menciptakan iklim investasi yang kondusif di Kalbar untuk memastikan adanya penyerapan tenaga kerja yang signifikan, demi kesejahteraan masyarakat.***