Ingatkan Persoalan PETI Bom Waktu, Wagub Krisantus Minta Legalisasi Tambang Rakyat Segera Diberikan Pemerintah!

PONTIANAK, insidepontianak.com – Wakil Gubernur Kalimantan Barat, Krisantus Kurniawan, minta pemerintah pusat segara merespon persoalan penertiban tambang emas tanpa izin atau PETI dengan melegalkan tambang rakyat melalui koperasi. 

Sebab, jika pemerintah lamban bersikap maka kericuhan seperti yang terjadi di Kabupaten Bengkayang akan terjadi juga di berbagai daerah ketika aparat melakukan tanpa solusi nyata. 

“Ini (persoalan PETI seperti bom waktu. Jadi saya harap pemerintah pusat cepat merespons,” desak Krisantus. 

Menurutnya, persoalan PETI menyangkut dua sisi sekaligus: hukum dan ekonomi masyarakat. Ribuan warga menggantungkan hidup dari aktivitas tambang rakyat. 

Namun di sisi lain, penegakan hukum menuntut aktivitas itu dihentikan.Tanpa solusi yang jelas, konflik horizontal maupun vertikal sulit dihindari.

Politisi PDI Perjuangan ini mendesak agar pemerintah pusat memberikan kewenangan lebih besar kepada pemerintah provinsi untuk mengatur tambang, termasuk melalui regulasi yang berpihak pada masyarakat. 

Ia juga menyoroti pidato kenegaraan Presiden Prabowo Subianto pada 17 Agustus menyinggung pentingnya legalisasi tambang rakyat dalam bentuk koperasi. 

Menurut Krisantus, komitmen Presiden Prabowo Subianto itu harus segera diwujudkan, bukan sekadar wacana.

“Pidato Presiden jelas, tambang rakyat harus dilegalkan berbentuk koperasi. Nah, ini harus diaplikasikan segera.Kalau tidak cepat direspon, saya khawatir konflik ini akan meluas,” ucapnya. 

Untuk diketahui, kericuhan penertiban tambang ilegal melibatkan masyarakat terjadi di Desa Sekayok, Kecamatan Sebalo, Kabupaten Bengkayang. 

Kericuhan pecah saat aparat Polres Bengkayang bertindak. Massa yang terdiri dari pekerja PETI melakukan perlawanan, bahkan nyaris menghakimi anggota kepolisian.

Dalam video yang beredar, terlihat seorang polisi sempat didorong. Kendaraan dinas yang ditumpangi Kapolres Bengkayang juga dirusak. 

Meski dihadapkan pada situasi genting, aparat kepolisian memilih tidak melakukan perlawanan untuk mencegah bentrokan lebih luas. Kondisi akhirnya mereda, dan kini situasi dinyatakan aman.***