Dewan Suib Minta Pemerintah Dearah Fokus Stabilkan Ekonomi Ketimbang Naikan Pajak!

PONTIANAK, insidepontianak.com -  Pemerintah daerah diminta lebih fokus menstabilkan kondisi ekonomi masyarakat ketimbang huru hara ingin menaikan pajak.

"Kita lihat pasar mulai lesu hingga banyak keluhan pedagang kecil. Karena itu, kebijakan menaikkan pajak justru dinilai kontra produktif dengan upaya pemulihan ekonomi daerah," kata Anggota DPRD Kalimantan Barat, Suib, Selasa (19/8/2025).

Suib juga meminta pemerintah kabupaten dan kota di seluruh Kalbar tidak mengikuti jejak sejumlah daerah yang menaikkan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2). 

"Kebijakan tersebut hanya akan semakin membebani masyarakat yang saat ini tengah berjuang di tengah kondisi ekonomi yang lesu," ujarnya.

Ia berujar pemerintah daerah lebih baik mencari alternatif lain untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) ketimbang membebani rakyatnya dengan pajak. 

"DPRD Provinsi bersama pemerintah sedang memformulasikan sumber pendapatan baru, terutama dari sektor sumber daya alam, lingkungan, dan perkebunan. InsyaAllah akan ada terobosan untuk menambah PAD, tanpa harus membebani rakyat dengan pajak baru atau kenaikan pajak lama,” paparnya.

Pemerintah harusnya lebih berempati akan kondisi masyarakat sekarang sedang sulit, daya beli melemah, bahkan pajak kendaraan bermotor di bulan Juli kemarin masih stagnan, sekitar 70 persen belum menunjukkan pergerakan positif.

"Saya minta dengan penuh hormat kepada para kepala daerah di Kalbar agar tidak menaikkan PBB-P2.  Kalau PBB ikut dinaikkan, ini akan makin menekan masyarakat. Jangan sampai kepala daerah di Kalbar ikut-ikutan daerah lain yang menaikkan pajak,” paparnya.

PBB-P2 kata dia merupakan pajak atas bumi dan bangunan yang dimiliki atau dimanfaatkan oleh masyarakat maupun badan hukum, kecuali untuk kawasan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan. 

"Saat ini kita harus lebih banyak berbuat untuk rakyat. Karena pendapatan daerah sejatinya adalah hak rakyat yang harus dikelola pemerintah dan dikembalikan lagi kepada masyarakat dalam bentuk pembangunan," ucapnya. (*)