7 Fraksi DPRD Kubu Raya Soroti Defisit RAPBD Rp32 Miliar, Dewan Tunggu Jawaban Realistis Pemda

KUBU RAYA, insidepontianak.com – Pemerintah Kabupaten Kubu Raya menghadapi tantangan besar dalam penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) tahun anggaran 2026. 

Rancangan anggaran yang diajukan tercatat mengalami defisit hingga Rp32 miliar. Kondisi ini memicu sorotan tajam dari delapan fraksi DPRD Kubu Raya dalam rapat paripurna penyampaian pandangan umum, Kamis (25/9/2025).

Wakil Bupati Kubu Raya, Sukiryanto menegaskan, bahwa defisit ini belum final. Sebab, perhitungan tersebut masih akan dianalisis lebih dalam bersama DPRD Kubu Raya saat pembahasan mendetail.

“Defisit ini sifatnya masih rancangan. Kita akan bahas bersama, jangan sampai nanti bisa jadi ada opsi efisiensi, penyesuaian target, atau langkah lain,” kata Sukiryanto.

Ia menambahkan, bahwa seluruh masukan dari delapan fraksi akan dipertimbangkan. 

“Semua saran sudah dicatat. OPD terkait akan menganalisa agar bisa masuk dalam rekomendasi pembahasan,” tambahnya.

Dengan adanya defisit Rp32 miliar, pembahasan RAPBD 2026 diperkirakan berlangsung alot. 

Pemerintah daerah dituntut mencari keseimbangan antara menjaga belanja prioritas, memenuhi aspirasi fraksi DPRD, sekaligus memastikan stabilitas fiskal.

Meski demikian, baik pemerintah maupun DPRD sama-sama menyatakan komitmennya untuk mencari solusi. 

“Kita harap pembahasan nanti bisa menghasilkan keputusan terbaik,” ucapnya.

Sementara itu, Ketua DPRD Kubu Raya, Johan Saimima, menilai defisit anggaran ini harus dijawab secara realistis oleh pemerintah daerah. 

Ia menekankan, defisit yang cukup besar bisa berimbas pada tertundanya beberapa program prioritas jika tak segera diantisipasi.

“Defisit Rp32 miliar ini tentu akan menjadi perhatian utama, karena menyangkut keberlangsungan pembangunan daerah,” tegas Johan.

Selain itu, DPRD juga meminta pemerintah transparan dalam mempertimbangkan opsi penanganan defisit, termasuk kemungkinan pinjaman daerah. 

Namun, langkah itu dinilai harus dihitung cermat agar tidak membebani keuangan di masa mendatang.

Prioritas Pembangunan Dipertanyakan

Sejumlah fraksi juga menyinggung tentang alokasi pembangunan infrastruktur, termasuk rencana pembangunan kantor DPRD permanen yang selama ini masih tertunda. 

Meski seluruh fraksi mendukung rencana tersebut, keterbatasan fiskal dinilai menjadi hambatan besar.

“Semua fraksi ingin kantor DPRD permanen, tapi kita tahu kondisi keuangan belum memungkinkan. Mudah-mudahan tahun depan bisa masuk anggaran,” jelas Johan.

Sementara itu, saat ditanya mengenai kesepakatan lokasi pembangunan kantor DPRD Kubu Raya, Johan enggan menerangkan lebih lanjut.

Untuk diketahui, pembangunan kantor DPRD Kubu Raya dicanangkan berlokasi di Jalan Parit Haji Muksin. Namun, sejak 2017 tak kunjung terealisasikan. 

"Terkait dengan lokasi nanti kita bicarakan," tutup Johan. (Greg)