Kubu Raya Dilanda Defisit Rp334 Miliar RAPBD 2026, Bupati Sujiwo Tegaskan Tak Akan Goyah

KUBU RAYA, insidepontianak.com – Pemerintah Kabupaten Kubu Raya tengah menghadapi tantangan berat menyusul kebijakan pengurangan Transfer ke Daerah (TKD) dari pemerintah pusat yang mencapai lebih dari Rp334 miliar pada RAPBD Tahun Anggaran 2026. 

Kondisi ini dikhawatirkan akan mengguncang stabilitas fiskal daerah.

Bupati Kubu Raya, Sujiwo, menegaskan bahwa meski kebijakan tersebut pahit, pemerintah daerah tetap harus menerimanya sebagai konsekuensi dari sistem negara kesatuan. 

“Apapun keputusan dan kebijakan pemerintah pusat, sepahit apapun, ya tetap harus kita terima," kata Sujiwo seusai rapat paripurna DPRD Kubu Raya, Senin (29/9/2025).

Untuk meredam dampak defisit, Sujiwo memastikan pemerintah daerah akan melakukan efisiensi dengan menunda hingga meniadakan belanja operasional yang tidak menyentuh langsung kepentingan masyarakat. 

“Belanja OPD ditunda, ditiadakan tahun depan. ATK, perjalanan dinas, dan belanja operasional itu harus ditekan," tegasnya.

"Saya menginginkan belanja hanya dilakukan untuk pelayanan publik,” tambah Sujiwo.

Di samping itu. Sujiwo memastikan pokok-pokok pikiran (Pokir) anggota DPRD tetap akan diakomodasi. Namun, besarannya akan disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah. 

“Saya yakin pimpinan dan anggota DPRD akan bijak menyikapi ini. Pokok pikiran tetap kita berikan, hanya nominalnya nanti kita diskusikan,” ujarnya.

Selain itu, Sujiwo juga membuka opsi pinjaman daerah sebagai langkah strategis menjaga agar pelayanan publik tidak terganggu. 

“Daripada goyang fiskal berpengaruh pada pelayanan publik, lebih baik kita berani menunda belanja yang tidak berdampak langsung,” jelasnya.

Dilain sisi, ia mengibaratkan kondisi fiskal saat ini seperti rumah tangga yang mengalami penurunan pendapatan. 

“Kalau pendapatan kepala keluarga berkurang, ya belanja harus diatur. Bayar sekolah anak penting, makan penting. Kalau mau wisata, ya ditunda dulu,” katanya.

Meski tekanan fiskal cukup berat, Sujiwo menegaskan pelayanan publik tidak akan terganggu. 

“Saya ingin tegaskan kepada publik, pelayanan publik dengan kondisi fiskal seperti ini, saya berjamin tidak akan goyang, tidak akan berpengaruh,” pungkasnya. (Greg)