Pemkab Ketapang Genjot Digitalisasi Desa dan Jaminan Sosial Pekerja

KETAPANG, insidepontianak.com - Pemerintah Kabupaten Ketapang secara resmi memulai program Persiapan Desa Menuju Era Digital 2025 dan Sosialisasi Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan.

Kegiatan pembukaan yang berlangsung di Pendopo Bupati Ketapang pada Senin (19/5/2025), merupakan langkah strategis untuk mewujudkan pembangunan berkeadilan menuju Ketapang yang maju dan mandiri.

Bupati Ketapang, Alexander Wilyo dalam sambutannya menekankan, digitalisasi desa bertujuan untuk memudahkan akses masyarakat terhadap layanan administrasi publik tanpa batasan waktu dan tempat. Peningkatan kemampuan digital di tingkat desa menjadi prioritas Pemkab.

Selain fokus pada digitalisasi, Bupati juga menyoroti pentingnya perlindungan jaminan sosial bagi aparatur pemerintah desa. Menurutnya, jaminan sosial akan memberikan rasa aman dalam bekerja.

“Ini adalah bagian dari upaya kita untuk membangun desa yang tidak hanya cerdas secara digital, tetapi juga aman dan sejahtera bagi seluruh warganya,” tegas Alexander Wilyo.

Bupati juga menginstruksikan kepada seluruh kepala desa (kades) untuk mendata warganya yang belum terdaftar dalam program BPJS Ketenagakerjaan, terutama masyarakat kurang mampu.

Data tersebut diminta untuk dikoordinasikan dengan Dinas Sosial agar langkah-langkah perlindungan dapat segera diimplementasikan.

“Saya minta kepada para kades untuk didata warga-warga kita yang belum punya BPJS. Ini selain sebagai amanah kita sebagai pemimpin juga sebagai tabungan amal,” ujarnya.

Sosialisasi dari BPJS Ketenagakerjaan diharapkan dapat meningkatkan pemahaman mengenai manfaat dan mekanisme perlindungan bagi pekerja di tingkat desa.

Dalam kesempatan yang sama, Bupati Wilyo mengumumkan rencana pelatihan kepemimpinan bagi para kepala desa terpilih setelah pelantikan. Pelatihan ini bertujuan untuk menyelaraskan pola pikir dalam upaya membangun daerah secara terpadu dan terarah.

Sebagai bentuk apresiasi terhadap kinerja pemerintah desa, Bupati menjanjikan penghargaan bagi desa-desa yang menunjukkan proaktif dan keseriusan dalam mengembangkan potensi pendapatan asli desa.

Ia juga menegaskan pentingnya sinergi antara pemerintah kabupaten, kecamatan, dan desa sebagai satu kesatuan yang utuh.***