APBD Kalbar 2026 Terancam Anjlok, Heri Mustamin Desak Pemprov Lakukan Inovasi Fiskal

PONTIANAK, insidepontianak.com - Proyeksi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau APBD Kalimantan Barat 2026, yang terancam anjlok dari Rp6 triliun menjadi Rp5,9 triliun, memicu kekhawatiran serius.

Salah satu masalah yang memicu ancaman penurunan APBD tersebut karena tidak maksimalnya pungutan pajak kendaraan bermotor.

Ketua Fraksi Golkar DPRD Kalbar, Heri Mustamin, menyingkap fakta mengejutkan: dari 3,5 juta wajib pajak kendaraan yang terdata, hanya sekitar 900.000 yang berhasil ditarik pajaknya.

“Artinya ada selisih lebih dari 2 juta kendaraan yang pajaknya tidak tertagih,” ujarnya.

Angka ini menunjukkan adanya kebocoran fiskal yang massif dan tidak tertangani. Di sisi lain, PAD semakin berkurang akibat ketergantungan pada dana bagi hasil dari pemerintah pusat.

Padahal, sektor investasi besar di Kalbar, seperti perkebunan sawit dan pertambangan, seharusnya bisa berkontribusi lebih.

Selain itu Heri pun menyayangkan pajak seperti PPH 21 dan pajak ekspor-impor justru masuk ke kas pusat, dan dana bagi hasil yang diterima Kalbar justru mengalami penurunan dari tahun ke tahun.

“Siapapun gubernurnya, kalau tak punya keberanian melakukan inovasi, jangan berharap Kalbar akan maju,” tegas Heri.

Ia menekankan, tanpa terobosan yang berani, peningkatan infrastruktur dan penurunan angka kemiskinan hanya akan menjadi mimpi. Karena itu inovasi fiskal perlu dilakukan.

Di sisi lain Heri mengiritik kinerja Bapenda tidak maksimal memungut pajak kendaraan dengan alasan razia kendaraan jarang dilakukan.

Baginya, alasan ini tidak bisa diterima. Dan semestinya, Pemprov Kalbar berkoordinasi dengan Dirlantas dan instansi terkait lainnya, mengusulkan membentuk satgas menggecarkan razia pajak kendaraan.

Heri memperkirakan jika penarikan pajak kendaraan bisa ditingkatkan 50% saja, pendapatan dari sektor ini bisa melonjak dari Rp458 miliar menjadi hampir Rp1 triliun.

Dana sebesar itu bisa menjadi kunci untuk membiayai perbaikan infrastruktur jalan yang selama ini sangat dibutuhkan masyarakat.

Selain pajak kendaraan, Heri Mustamin juga menyoroti sektor lain yang belum tergarap, yakni pajak air permukaan.

Dengan pendapatan hanya Rp21 miliar, ia menilai nominal ini sangat kecil dibanding potensi riil, terutama dari perusahaan perkebunan dan pertambangan yang masif menggunakan air.

Heri mengusulkan agar Pemprov berinvestasi membeli alat ukur air (block meter) untuk mengukur penggunaan air secara akurat.

Dengan patokan yang jelas, perusahaan tidak akan bisa lagi mengelak dari kewajiban pajak mereka.

Di sisi lain, ia pun menyinggung soal Corporate Social Responsibility (CSR) yang masih belum berjalan di semau perusahaan.

Ia mendesak agar ada terobosan hukum untuk mengatur kontribusi CSR secara lebih terstruktur dan jelas, sehingga dapat memberikan dampak nyata bagi pembangunan.

“Jika kita hanya berteriak saja tanpa ada inovasi dan tindakan, kita tidak akan pernah mendapatkan apa-apa,” pungkasnya.

Kritik yang disampaikan legislator Golkar ini menjadi alarm bagi Pemprov Kalbar untuk segera berbenah dan mengambil langkah berani sebelum kondisi fiskal daerah semakin terpuruk.***